GIANYAR, BALIPOST.com – Di tengah Pandemi COVID -19 yang berdampak pada krisis ekonomi, Komite SMA N 1 Gianyar tetap meminta sumbangan sukarela ke orangtua siswa. Sejumlah orangtua siswa pun menyampaikan keberatan dengan pungutan dengan alasan sumbangan sukarela ini.
Namun dominan orangtua siswa akhirnya menyepakati sumbangan sukarela dalam rapat yang berlangsung di SMA N 1 Gianyar pada Senin (21/12).
Ketua Komite SMA N 1 Gianyar, Pande Nyoman Yoharsana dikonfirmasi mengakui pihaknya meminta sumbangan sukarela ke orangtua siswa kelas X di sekolah dengan julukan Dosman itu. Dia mengaku pungutan itu sudah menjadi kesepakatan orang tua siswa. “Sesuai aturan kami dibenarkan memungut, dan itu semua kesepakatan orang tua tidak ada pemaksaan ini, kalau tidak punya uang tidak masalah,” katanya.
Yoharsana menegaskan nominal dari sumbangan sukarela ini tidak ditentukan. Jadi berapa pun diperbolehkan sesuai kemampuan orangtua siswa. “Jadi tidak harus, nilainya berapa juga tidak ditentukan, kerelaan saja,” katanya.
Ketua Komite menjelaskan sumbangan sukarela ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di sekolah. Salah satunya ialah pengadaan railing di areal sekolah.
Lantas apakah pengadaan railing ini termasuk urgen? Yoharsana mengaku tidak bisa memutuskan urgen atau tidak. “Jadi ini bukan pemaksaan, ini kerelaan saja, kalau tidak punya uang tidak usah (membangun railing-red),” katanya.
Yoharsana juga mengaku sudah mempertimbangkan bila kembali membebani orangtua siswa dengan sumbangan sukarela di tengah pandemi COVID-19. Sebab itu pihaknya kembali menegaskan sumbangan ini sifatnya hanya sukarela. “Ini kesepakatan juga, karena covid berapa saja boleh, kalau tahun lalu itu 1,5 juta, itu pun tidak wajib juga, kalau tidak punya tidak apa,” katanya.
Selain dimintai sumbangan sukarela, saat ini siswa di SMAN 1 Gianyar menjalani proses pembelajaran secara daring, wajib membayar uang SPP senilai Rp 150 ribu per bulan, jadi dalam satu semester mereka membayar Rp 900 ribu. “SPP Rp 150 ribu per-bulan per siswa, ada juga yang dapat potongan, sementara yang miskin tidak bayar SPP,” tandasnya. (Manik Astajaya/balipost)
