DENPASAR, BALIPOST.com – Hingga 26 Desember 2020, kumulatif kasus COVID-19 mencapai 706.837 kasus dengan 20.994 kematian. Untuk itu, vaksinasi COVID-19 menjadi prioritas di 2021 menuju herd immunity (kekebalan komunitas). Demikian diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Ketua Bappenas, Suharso Monoarfa, dalam konferensi pers akhir tahun lewat Zoom yang dipantau dari Denpasar, Senin (28/12).
Menurutnya akan ada 181 juta penduduk Indonesia yang ditarget memperoleh vaksinasi COVID-19. Ia mengatakan vaksinasi akan dilakukan mulai 2021. Sedangkan untuk sasarannya, usia 18 hingga 59 tahun.
Dalam pemaparannya, Suharso mengatakan bahwa dengan adanya vaksinasi, diharapkan pembangunan ekonomi akan bangkit. Program vaksinasi COVID-19 dinilainya bisa menjadi pendorong bagi perekonomian nasional.
Sebab, selama COVID-19, perhitungan Bappenas terjadi kehilangan daya beli masyarakat akibat loss of income sebesar Rp 374,4 triliun. “Hal ini dikarenakan penurunan jam kerja di sektor industri dan pariwisata dengan utilitas industri sekitar 50 persen,” ungkapnya.
Ditegaskan, PR besar Indonesia tidak saja pemulihan ekonomi nasional, namun juga transformasi ekonomi dalam jangka panjang. “Pandemi itu mengubah peradaban. Akan ada perubahan sistem kesehatan, penggunaan AI dan digital, perubahan global, peningkatan tren telework, dan green recovery,” ujarnya.
Ia pun memaparkan enam strategi besar transformasi ekonomi Indonesia. Yaitu SDM berdaya saing, produktivitas sektor ekonomi, ekonomi hijau, tranformasi digital, integrasi ekonomi domestik, dan pemindahan ibukota negara. Ekonomi hijau sangat penting dikemukakan, lanjutnya, karena adanya tuntutan pasar global terhadap produk-produk blue economy, rendah karbon, dan transisi energi.
Terkait vaksinasi COVID-19 ini, dijelaskan sudah ada beberapa merek mulai dipesan dan datangnya bertahap. Pada 2021 diperkirakan akan datang produk vaksin hingga seratusan juta. Dan 2022 dilanjutkan lagi untuk mencapai herd community.
“Pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19 harus berjalan seimbang. Intinya masyarakat kita sehat, tidak kehilangan daya beli, dan ekonomi berjalan seimbang,” ujar Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Vivi Yulaswati.
Ia memaparkan berdasarkan data dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), sudah ada kepastian kedatangan sejumlah produk vaksin di 2021. Rinciannya, Sinovax akan mengirimkan sekitar 116 juta dan Novavax 52 juta. Dari keduanya, total akan ada 168 juta vaksin.
Kemudian ada vaksin dari Pfizer sebanyak 45 juta sudah dalam proses order. Kemudian ada dari Sinopharm dan AstraZeneca. “Jika ditotal akan ada sebanyak 270 juta vaksin yang bisa diperoleh pada 2021,” sebutnya.
Di 2022 akan dilanjutkan pengiriman dari Sinovac dan Novavax. Keduanya akan melakukan pengiriman sebanyak 87 juta vaksin. “Nanti secara total di 2022 akan ada 371 juta vaksin,” ungkapnya. (Diah Dewi/balipost)
