DENPASAR, BALIPOST.com – Penghujung tahun 2020, Gubernur Bali Wayan Koster melantik sekaligus mengambil sumpah dan janji sebanyak 327 orang pejabat di lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali. Pelantikan bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Selasa (29/12).
Pejabat yang dilantik mulai dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, hingga Jabatan Fungsional. Pelantikan pejabat untuk mengisi kekosongan jabatan per 1 Januari 2021, karena pejabatnya telah memasuki masa pensiun, beralih ke fungsional dan meninggal.
Gubernur Koster berharap Pejabat yang dilantik tidak sekedar monoton bekerja alias kerja biasa. Namun harus mampu membantu pemerintahan lebih gesit, kreatif, dan inovatif sesuai visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
“Jadi untuk melaksanakan program ini dibutuhkan orang-orang yang bisa memahami visi keseluruhan dan tidak sekadar memahami, tapi bisa menghayati, melaksanakan, mengakselerasi, sekaligus berinovasi dan berkreasi. Jadi, bukan kerja biasa melainkan kerja luar biasa, itu yang saya inginkan sebenarnya,” tandas Gubernur Koster.
Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng ini menilai kinerja pegawainya belum maksimal. Kendati demikian, pihaknya tidak melakukan pemecatan, karena dirinya masih manusiawi. Sehingga, pegawainya diberikan kesempatan dengan melihat terlebih dahulu siapa orang dipilih, track record-nya, prestasi, dan integritas moralnya menjadi catatan penting baginya.
“Kalau eselon II masih bisa saya pantau, itu saya lihat dari gestur tubuhnya saja saya tahu. Yang baik, mutunya bagus, memiliki integritas itu ada, bahkan ada pula yang di bawah standar. Kalau eselon III saya gak bisa lihat bagaimana kinerjanya, orangnya saja saya gak kenal. Saya harap dalam ekosistem kerja yang saya bangun adalah kerja bersama, bisa berinisiatif tanpa disuruh, berinovasi, berkolaborasi, bersinergi, dan sekaligus mencari jalan keluar. Tidak malah pasif menunggu dan macet karena tidak ngerti masalah yang dikerjakan, bukan begitu yang kami inginkan, tetapi praktik nyata,” tegasnya.
Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bagi Gubernur Koster terpenting adalah kompetensi, integritas, kolaborasi, dan bisa aktif mencari akses ke Kementrian-kementrian di tingkat pusat. Kolaborasi dan berkomunikasi ke pusat untuk menggali sumber dana APBN. Hal ini penting bagi pembangunan Bali sesuai “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.
“Saya butuh orang yang komprehensif, menjabarkan, dan menggali akses tugas di OPD masing-masing. Kalau boleh saya mengatakan apakah saya puas dengan kinerja eselon hari ini? Jawaban saya belum. Masih jauh dari ukuran standar kerja saya, tapi mau apa? Yang ada ini,” keluhnya.
Oleh karena itu, kinerja harus tetap ditingkatkan dan meng-cover kelemahan kinerja pemerintahan. “Itulah sebabnya saya ketat dan tidak semata-mata, kalau kompetensinya sama belum terpilih. Saya pilih yang skornya tertinggi dan rangking nomor satu. Saya pilih orang yang kredibel, dipilih nilai tertinggi, dan pintar,” pungkasnya. (Winatha/balipost)
