GIANYAR, BALIPOST,com – Pemandangan kawasan wisata Ubud hingga kini masih terganggu dengan semrawutnya kabel. Pemda Gianyar mengagendakan penanaman kabel.
Anggaran yang mencapai puluhan miliar rupiah ini sudah ada di APBD 2020. Namun karena pandemi COVID-19, anggaran tersebut dirasionalisasi. Bila tidak ada halangan agenda tersebut akan terealisasi 2021.
Bupati Mahayastra ditemui Rabu (30/12) mengatakan, sejak lama pihaknya memang berencana menata kabel yang sembrawut di kawasan Ubud tahun ini. Namun karena pandemi Covid-19, anggaran tersebut dirasionalisasi. “Anggaran itu refocusing, kita tunda kemarin,” katanya.
Bupati Mahayastra menjabarkan untuk penanaman kabel ada tegangan rendah dan tinggi. Dikatakan untuk penanaman kabel tegangan rendah seperti di Alun-alun Gianyar, biayanya sekitar Rp 300 juta untuk jarak sekitar 200 meter.
Penanaman tersebut sudah termasuk PLN dan kabel Telkom. “Di Ubud itu termasuk kabel dengan tegangan tinggi, kalau itu lumayan mahal, untuk penanaman sepanjang 1,7 km itu biaya diatas Rp 25 miliar,” katanya.
Meski biaya tinggi pihaknya memastikan akan segera merealisasikan rencana tersebut. Hal ini terkait dengan keindahan Ubud yang diyakini akan kembali mendatangkan wisatawan bila penerbangan internasional sudah dibuka. “Saya target tiap tahun ada penanaman kabel secara bertahap, tetapi kita prioritaskan dulu Gianyar dan Ubud,” katanya.
Sementara terkait izin di jalur nasional, Bupati Mahayastra memastikan bisa mengkondisikan hal tersebut. Pihaknya lebih mengutamakan kenyamanan masyarakat. “Kita keluarkan biaya tinggi, masa administrasi izin saja masalah, jadi itu tidak jadi persoalan,” jelasnya.
Sementara itu dalam mengoptimalkan pembangunan, Pemda Gianyar juga menggunakan anggaran yang bersumber dari hutang yang berjumlah Rp 343 miliar. Yakni, sebesar Rp 209 miliar di Bank BPD Bali dan Rp 134 miliar di PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Terkait utang di PT SMI ini, dikatakan lebih tepat disebut bantuan, bukan utang.
Sebab, dana tersebut tidak diberikan secara sembarangan. “Dana ini nol persen tanpa biaya administrasi. Ini lebih pas disebut bantuan bukan utang. Ini hanya diberikan pada daerah yang berprestasi. Kalau tidak membangun pasar, rumah sakit, membuat jembatan tidak dapat bantuan ini. Nilainya Rp 134 miliar. Dananya sudah terserap semua. Verifikasinya ketat. Gak boleh untuk bangun kantor, AMDK dan lainya. Itu ketat,” tandasnya.
Meskipun dalam situasi pandemi yang mengakibatkan perekonomian melemah, Pemkab Gianyar optimistis dapat melunasi utang sesuai waktu yang ditetapkan. Buktinya dua tahun lalu, kata dia, PAD hanya Rp 770 miliar, dan dua tahun berselang sudah menjadi Rp 1,6 triliun. “10 tahun ke depan, nilai itu pasti kecil, dan pembayaran bisa kita lakukan dengan cepat. Tidak usah khawatir, DSCR (rasio cakupan pelunasan utang) kita 9,5 persen dari minimal yang boleh melakukan pinjaman 2,5 persen,” ujarnya. (Manik Astajaya/balipost)
