DENPASAR, BALIPOST.com – Bali menguatkan sinerginya menghadapi tantangan di 2021. Terobosan yang telah dijalankan Gubernur Bali Wayan Koster di tahun 2020 membangkitkan optimisme menjaga Bali.
Visi misi Nangun Sat Kerthi Loka Bali menuju Bali Era Baru telah membangkitkan kesadaran untuk bergerak dan bersinergi menjaga Bali. Lima kebijakan strategis yang dirancang dan dijabarkan secara terencana – seperti yang dipaparkan secara rinci dalam pidato akhir tahun Gubernur Bali Wayan Koster – layak diapresiasi.
Kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster mendapat apresiasi dari kalangan akademisi, khususnya di bidang ekonomi. Pasalnya, program yang telah dicanangkan benar-benar diwujudkan. Selain itu, program yang telah dicanangkan juga memberi dampak jangka pendek serta jangka panjang. Akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Prof. Wayan Ramantha, mengaku sangat mengapresiasi kinerja Pemprov Bali sepanjang tahun 2020 di tengah adanya pandemi Covid-19.
Apresiasi itu dilandasi atas dirintisnya proyek strategis yang tujuannya penyeimbangan secara geografis atau wilayah di Bali Timur, Utara dan Barat. Di Bali Timur, rencana pembangunan pelabuhan segitiga emas telah dilakukan groundbreaking. Dampaknya akan terasa tidak hanya pada tahun 2021–2022, tapi juga tahun–tahun yang akan datang, karena konektivitas Pulau Bali daratan dan Nusa Penida semakin mudah. “Di tengah kesulitan sedemikian rupa saat ini, ada upaya dari Gubernur Bali untuk melakukan pembangunan infrastruktur pelabuhan,” ujar Ramantha, Minggu (3/1).
Ramantha menilai, dengan dimulainya proyek saja sudah akan memicu pertumbuhan ekonomi, sampai nanti terjadinya pemerataan ekonomi. Pemerataan ekonomi yang terjadi akan juga mewujudkan pertumbuhan berkualitas jangka panjang untuk keseimbangan Bali Timur.
Selain itu, di timur juga ada pembangunan Pusat Kebudayaan Bali yang menghabiskan anggaran Rp 2 triliun. Proyek ini juga akan memicu pertumbuhan ekonomi 2021. Multiplier effect-nya juga ada yaitu akan menyerap tenaga kerja lokal Bali, mengingat Pusat Kebudayaan Bali ini tentunya bernuansa Bali.
Di Bali Utara, kata dia, pembangunan bandara di Buleleng diharapkan segera terealisasi. Namun yang menjadi catatannya adalah pembangunan bandara juga harus dirangkaikan dengan pembangunan destinasi wisata baru. “Kalau ada bandara, mesti ada tol dan destinasi wisata baru. Suka tidak suka, kita mesti memajukan pariwisata. Kita sepakat pertanian menjadi perhatian serius, tapi kita tidak bisa abaikan pariwisata. Oleh karena itu, di utara, destinasi wisata baru dengan adanya bandara harus terwujud secara fisik 2021,” bebernya.
Pada proyek ini, Ramantha melihat keinginan Gubernur Koster sudah sangat tinggi. Keseimbangan antara Bali Utara dan Selatan yang dikeluhkan selama ini bisa diharapkan menjadi lebih baik pada 2021. Di barat yaitu di Negara dengan tol yang diprioritaskan di Gilimanuk – Mengwi diharapkan memperlancar konektivitas Jawa-Bali.
Selain itu, bisa menjadi alternatif wisata baru mengingat adanya wacana pembangunan arena Formula 1 di tanah milik pemerintah daerah. Sehingga, pembangunan infrastruktur yang dibangun di Bali Barat, selain untuk memperlancar konektivitas, juga memicu pengembangan di wilayah barat dengan adanya destinasti wisata baru. “Yang menjadi catatan adalah kekompakan yang harus terus dijaga antara pemerintah pusat, dengan Pemerintah Provinsi Bali. Begitu pula kekompakan dengan kabupaten/kota di Bali yang disebut dengan one island management. Itu harus betul-betul terlaksana,” katanya mengingatkan.
Menurut Ramantha, jika tidak ada komunikasi dan koneksi dengan pemerintah pusat yang saat ini memiliki kewenangan mengeluarkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), maka proyek di Bali tidak akan bisa berjalan. Demikian juga jika komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota tidak lancar, maka akan menjadi faktor penghambat dalam menjalankan program.
Apresiasi serupa juga dilontarkan Rektor Universitas Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar, Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, M.S. Sesuai pidato akhir tahun yang disampaikan Gubernur Koster pada pengujung tahun 2020, ada empat bidang pencapaian. Yaitu, pencapaian di bidang regulasi, pencapaian program bidang prioritas pembangunan, pencapaian penanganan pandemi Covid-19, dan pencapaian di bidang infrastruktur. “Saya sangat mengapresiasi keempat pencapaian program tersebut,” katanya.
Pada bidang regulasi, kata Damriyasa, Gubernur Koster bersama wakilnya, Cok Ace, telah menetapkan 40 peraturan yang sangat penting dan strategis (15 peraturan daerah dan 25 peraturan gubernur-red) yang merupakan landasan hukum untuk meletakkan dasar-dasar dalam rangka menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali. Apalagi, norma yang diatur dalam peraturan tersebut bersifat progresif, transformatif, dan inovatif yang memberi kepastian untuk menyelenggarakan kebijakan lima bidang prioritas agar berjalan dengan tatanan yang baik secara permanen dan berkelanjutan.
Pada program bidang prioritas, kata dia, secara umum telah berjalan sesuai arah kebijakan. Namun, ada beberapa program yang belum berjalan optimal akibat terdampak pandemi Covid-19. Program prioritas bidang pangan misalnya, telah terjadi peningkatan ekspor hasil pertanian, seperti manggis, kakao, buah naga, salak, kopi, dan jeruk nipis ke negara Tiongkok, Uni Emirat Arab, Eropa dan Maladewa.
Begitu juga program prioritas bidang sandang telah dilakukan penguatan industri sandang bekerja sama dengan Dekranasda Provinsi Bali. “Ini merupakan kemajuan di bidang ekspor dalam situasi pandemi Covid-19,” ujar Damriyasa.
Damriyasa menambahkan, program prioritas bidang pendidikan, pada tahun 2020 telah dibangun dua unit sekolah baru di Kabupaten Karangasem, dan dua unit sekolah baru di Kota Denpasar dengan total anggaran Rp 48 miliar yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali. Pembangunan direncanakan selesai pada tahun 2021.
Tidak kalah pentingnya program prioritas bidang adat, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal telah berjalan dengan pencapaian sangat baik. Antara lain, realisasi dana desa adat masing-masing Rp 350 juta dengan total anggaran Rp 522,5 miliar untuk 1.493 desa adat. Bidang seni dan budaya telah diselenggarakan Bulan Bahasa Bali, fasilitasi seni virtual, dan Festival Seni Bali Jani ke-2.
Selain itu, juga telah selesai dibangun Gedung Kantor Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, serta enam Gedung Kantor MDA kabupaten/kota (Tabanan, Jembrana, Buleleng, Karangasem, Bangli, dan Denpasar) dengan total anggaran Rp 31 miliar yang bersumber dari dana tanggung jawab sosial (CSR) BUMN, BPD Bali, dan perusahaan swasta nasional. Sedangkan Gedung Kantor MDA Kabupaten Gianyar dibangun dengan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Gianyar dan akan dilanjutkan pembangunan Gedung Kantor MDA Kabupaten Badung dan Kabupaten Klungkung pada tahun 2021 dengan total anggaran Rp 6,6 miliar bersumber dari dana tanggung jawab sosial (CSR) BUMN.
Damriyasa mengakui, sebagai salah satu provinsi yang berisiko tinggi dalam penularan dan penyebaran Covid-19, Bali telah mampu menanganinya dengan baik. Hal ini ditandai dengan terkendalinya kasus positif baru, tingginya angka kesembuhan dan terkendalinya angka kematian. Bahkan, Bali termasuk kategori daerah dengan tingkat kesembuhan tertinggi di Indonesia. Ia menilai Pemprov Bali telah berhasil melaksanakan berbagai upaya dan program penanganan Covid-19 beserta dampaknya terhadap masyarakat.
Di samping itu, kata dia, penanganan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 juga dilakukan. Di antaranya, memberikan bantuan sosial tunai Rp 78,1 miliar kepada 43.400 kelompok IKM/UKM/UMKM, bantuan Rp 16,3 miliar kepada 1.407 koperasi, bantuan sosial tunai Rp 13,1 miliar lebih kepada 7.287 orang pekerja formal yang terkena PHK/dirumahkan.
Sedangkan, penanganan dampak pada pelajar dan mahasiswa akibat Covid-19 berupa bantuan sosial pendidikan Rp 24,8 miliar kepada 19.882 siswa SD, SMP, SMA/SMK/SLB, dan 9.423 mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta. Bahkan, Pemprov Bali berhasil memperjuangkan Bantuan Jaring Pengaman Sosial yang telah direalisasikan Rp 2,5 triliun lebih. Pemprov Bali juga telah melakukan terobosan dan berhasil memperjuangkan dana hibah pariwisata yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pelaku usaha pariwisata dengan total anggaran Rp 1,183 triliun bersumber dari APBN, sebesar Rp 948 miliar lebih untuk Kabupaten Badung dan sisanya untuk kabupaten/kota lainnya.
Damriyasa menambahkan, dalam situasi menurunnya kemampuan anggaran negara akibat pandemi Covid-19, Pemprov Bali bersama pemerintah pusat tetap dapat merealisasikan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara yang strategis, fundamental, sekaligus monumental. Seperti, melanjutkan program pembangunan shortcut ruas jalan Singaraja – Mengwitani pada titik 7 dan 8 tahun 2021.
Pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan yang dimulai tahun 2020 dan akan selesai tahun 2022. Dimulainya pelaksanaan pembangunan Pelindungan Kawasan Suci Besakih dan pembangunan kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung yang diawali dengan normalisasi Tukad Unda. Melanjutkan program pembangunan Bendungan Sidan di Kabupaten Badung, Bangli, dan Gianyar, dan Bendungan Tamblang di Kabupaten Buleleng.
Melanjutkan program pembangunan Pasar Sukawati Kabupaten Gianyar (blok A, B, dan C), dimulai pelaksanaan pembangunan renovasi Stadion Kapten I Wayan Dipta di Kabupaten Gianyar dan empat lapangan pendukung (Stadion I Gusti Ngurah Rai, Stadion Kompyang Sujana, Stadion Gelora Trisakti, dan Stadion Gelora Samudra) untuk mendukung penyelenggaraan Piala Dunia U-20, serta dimulainya pembangunan pengembangan Pelabuhan Benoa menjadi Bali Maritime Tourism Hub (BMTH), dan Pengembangan kapasitas parkir pesawat dan terminal internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai yang akan selesai pada tahun 2022.
“Dari pencapaian program-program tersebut yang kelanjutannya dilaksanakan pada tahun 2021 ini, serta program-program baru yang akan dilaksanakan di tahun 2021 akan memiliki daya ungkit, penyerapan tenaga kerja dan multiplier effect dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat terutama pada sektor-sektor yang memiliki risiko penularan yang tinggi,” tegasnya. (Citta Maya/Winatha/balipost)
