![Terapkan Disiplin Prokes Di Badung, Ini Intruksi Bupati Giri Prasta 1](https://www.balipost.com/wp-content/uploads/2020/09/balipostcom_terapkan-disiplin-prokes-di-badung-ini-intruksi-bupati-giri-prasta_01-696x464.jpg)
MANGUPURA, BALIPOST.com – Persiapan vaksinasi COVID-19 terus dimantapkan. Termasuk di Badung.
Terkait penerima pertama vaksinasi ini, Presiden Joko Widodo maupun Gubernur Bali Wayan Koster sudah menyatakan kesiapannya. Ditanya soal ini, Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta pun mengutarakan kesiapannya.
“Ngak apa-apa iya bersedia, Pak Presiden saja bersedia masak Pak Giri tidak bersedia,” ungkap Giri Prasta sembari tertawa, Jumat (8/1).
Selain menyatakan kesiapan menjadi orang pertama divaksin COVID-19, pejabat asal Desa Pelaga, Petang ini juga memastikan kesiapan penyelenggaraan vaksinasi massal. Rencanya akan dilakukan di masing-masing puskesmas di Badung.
“Kami di Kabupaten Badung sudah menyiapkan Nakesnya dan Alkesnya maka akan ada perubahan APBD dan pergeseran anggaran. Ini merupakan prioritas bagi kami, astungkara setelah vaksinasi ke masyarakat tidak lagi ada kena COVID-19,” terangnya.
Seperti diketahui, Mendagri mengarahkan vaksinasi COVID-19 dilakukan pada 14 Januari atau 15 Januari ini. Di Kabupaten Badung sendiri vaksinasi bagi para pejabat di Gumi Keris akan dipusatkan di Puskesmas Abiansemal I yang berlokasi di Desa Blahkiuh, Abiansemal, Badung.
Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Badung, dr. Nyoman Gunarta menargetkan sebanyak 303 ribu penduduk di Gumi Keris yang berusia 18-59 tahun mendapatkan vaksin COVID-19. Namun, data ini masih terus bergerak mengingat pelaksanaan vaksin memerlukan seleksi.
Salah satunya apakah seseorang memiliki komorbid atau penyakit penyerta. “Data masih bergerak. Target riilnya untuk yang berusia 18-59 tahun sejumlah 303 ribu, Tapi tidak semua langsung divaksin. Masih perlu seleksi lagi, apakah sudah pernah kena COVID-19, apakah punya komorbid, dan sebagainya,” jelasnya.
Birokrat asal Sibang Gede ini mengatakan vaksinasi perdana akan dihadiri oleh pemimpin daerah. Namun tidak semua pimpinan daerah wajib vaksin karena bergantung pada kondisi tubuh dan apakah memiliki penyakit penyerta. “Pimpinan daerah bisa ikut divaksin bisa tidak, apakah ada komorbid atau tidak, apakah umurnya masuk prioritas atau tidak, pernah COVID atau tidak. Jadi tidak semua pimpinan daerah wajib ikut, tapi minimal ikut hadir nanti di sana,” katanya.
Ia telah berkoordinasi dengan puskesmas-puskesmas se-Badung untuk mulai mematangkan persiapan dan skenario pelaksanaan vaksin COVID-19 di masing-masing tempat. “Kembali akan dilakukan pemantapan ulang. Saya sudah sampaikan ke teman-teman puskesmas,” pungkasnya. (Parwata/balipost)