DENPASAR, BALIPOST.com – Komisi III DPRD Bali mendorong agar anggaran pusat terkait program pembangunan infrastruktur di Bali terkoneksi dengan tepat ke daerah. Pasalnya, sejauh ini konektivitas anggaran di pusat dengan daerah belum baik.
Ketua Komisi III DPRD Bali, A.A. Ngurah Adhi Ardhana, ST., mengungkapkan hal itu saat rapat kerja bersama Balai Wilayah Sungai Bali-Penida dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur dan Bali di Ruang Rapat Banmus Gedung DPRD Bali, Rabu (20/1). Adhi Ardhana mengatakan, apabila tidak ada koneksi antara pusat dengan daerah, proyek pembangunan di daerah bisa tidak berjalan. Bahkan penganggarannya terlupakan.
Seperti yang terjadi di daerah Karangasem. Baginya, sangat penting untuk mengkoordinasikannya dengan DPRD Bali. Sehingga, instansi pelaksana proyek pembangunan tersebut bisa diberikan anggaran untuk kesinambungan pembangunan proyek yang diberikan oleh anggaran pusat.
Selain itu, dikatakan bahwa proyek pembangunan di Balai Wilayah Sungai Bali-Penida dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur dan Bali ditemukan ada proyek Padat Karya. Sehingga, pembangunannya sangat perlu untuk dikawal, seperti proyek pembangunan Subak dan Jalan.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur dan Bali, Ir. Achmad Subki, mengatakan guna mempercepat jarak tempuh khususnya jalur darat dari Pelabuhan Gilimanuk menuju Denpasar akan dibangun jalan bebas hambatan (tol). Jalan itu pun nantinya direncanakan untuk pemerataan daerah pariwisata di Bali.
Bahkan jarak tempuh yang diperlukan hanya 1 jam dari Gilimanuk menuju Mengwitani, Kabupaten Badung. Apalagi, pembangunan jalan tol ini merupkan salah satu proyek pembangunan padat karya. Sehingga perlu mendapat pengawalan dari DPRD Bali.
Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai Bali-Penida, Maryadi Utama, S.T., M.Si., mengatakan untuk proyek Padat Karya dibidangnya yang mendapat usulan dari Bupati/Wali Kota se-Bali telah disinkronkan. Bahkan, konsolidasi dan koordinasi, serta pemanfaatannya telah dilakukan dengan baik.
Saat ini, pihaknya mengelola dana sebesar Rp 1,4 triliun, mulai dari pembangunan bendungan yang baru terealisasi 60 persen, dan akan rampung pada tahun 2023. “Tahun ini kami ada merawat beberapa pantai dan rehabilitasi sungai. Seperti, merawat Pantai di Candi Dasa, Kuta dan Jimbaran. Begitu juga merawat irigasi di Buleleng dan Jembrana,” ujar Maryadi Utama. (Winatha/balipost)
