YANGON, BALIPOST.com – Militer Myanmar mengumumkan keadaan darurat satu tahun pada Senin (1/2). Dikutip dari AFP, pihak militer menyerahkan kekuasaan kepada seorang mantan jenderal setelah menangkap pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan pejabat senior lainnya.
Sebuah pengumuman yang dibacakan di Myawaddy TV milik militer mengatakan langkah itu diperlukan untuk menjaga “stabilitas” negara, menuduh komisi pemilihan negara gagal menangani “penyimpangan besar” dalam pemilihan November. Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar, ditahan pada dini hari bersama dengan presiden dan politisi top lainnya setelah berminggu-minggu ketegangan dengan militer atas tuduhan kecurangan.
“UEC (komisi pemilihan) gagal untuk menyelesaikan penyimpangan daftar pemilih yang besar dalam pemilihan umum multipartai yang diadakan pada 8 November 2020,” kata pernyataan yang ditandatangani oleh penjabat presiden baru Myint Swe, mantan jenderal yang pernah menjadi wakil presiden.
Pernyataan itu menuduh “organisasi partai lain” “merusak stabilitas negara”. “Karena situasi harus diselesaikan sesuai dengan hukum, keadaan darurat diumumkan.”
Pernyataan itu mengatakan tanggung jawab untuk “legislasi, administrasi dan peradilan” telah diserahkan kepada panglima militer Min Aung Hlaing. (Diah Dewi/balipost)
