WASHINGTON, BALIPOST.com – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dengan keras mengutuk penahanan militer atas para pemimpin Myanmar dalam sebuah kudeta, termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi. “Sekretaris Jenderal mengutuk keras penahanan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden U Win Myint dan para pemimpin politik lainnya menjelang sesi pembukaan parlemen baru Myanmar,” kata juru bicara Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan.
“Perkembangan ini merupakan pukulan serius bagi reformasi demokrasi di Myanmar.”
Dikutip dari AFP, juru bicara itu mengatakan pemilihan November telah memberikan Suu Kyi mandat yang kuat, “yang mencerminkan keinginan yang jelas dari rakyat Myanmar untuk melanjutkan jalan reformasi demokrasi yang dimenangkan dengan susah payah”.
Pernyataan itu menyerukan kepada militer untuk “menghormati keinginan rakyat” dan “mematuhi norma-norma demokrasi, dengan setiap perbedaan diselesaikan melalui dialog damai”. “Semua pemimpin harus bertindak demi kepentingan yang lebih besar bagi reformasi demokrasi Myanmar, terlibat dalam dialog yang bermakna, menahan diri dari kekerasan dan sepenuhnya menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental,” kata pernyataan itu.
Dewan Keamanan PBB telah merencanakan untuk mengadakan pertemuan Kamis di Myanmar dengan utusan khusus PBB untuk negara itu, Christine Schraner Burgener, menurut para diplomat. Sesi itu sekarang bisa dimajukan menjadi awal pekan karena perkembangan Senin, seorang diplomat yang menolak disebut namanya kepada AFP. (Diah Dewi/balipost)
