DENPASAR, BALIPOST.com – Perkumpulan Peternak Hewan Monogastrik Indonesia (PHMI) mendatangi Kantor DPRD Bali, Selasa (9/2). Kedatangan mereka terkait maraknya pengiriman daging babi ilegal ke Bali yang belum teratasi secara maksimal. Dicurigai, daging itu terjangkit virus.
Sekretaris PHMI, Putu Ria Wijayanti, menjelaskan pihaknya melakukan audiensi ke DPRD Bali menyuarakan apa yang terjadi saat ini di kalangan peternak. “Kami dari perkumpulan peternak monogistrik Indonesia menyampaikan apa yang terjadi saat ini di peternak kita. Terutama di peternak babi karena kemarin ada bahasan ternak babi itu mahal, kemudian bibit juga langka keinginan pemerintah untuk membagikan bibit gratis kepada masyarakat,” terangnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan empat hal. Pertama agar ada kebijakan kedepannya dan berdampak pada peternak babi. Sebab, selama ini pihaknya dari PHMI agar sektor peternakan babi di Bali tetap berkembang dan menjadi pondasi sektor ekonomi masyarakat di saat pariwisata sudah tidak bisa bergerak.
Kedua, pihaknya melaporkan adanya temuan bahwa mulainya masuk daging babi dari luar Bali ke Bali tanpa adanya surat rekomendasi maupun uji lab. “Kami curigai bahwa daging tersebut adalah daging yang terjangkit virus. Itu tentu akan merugikan kami peternak apabila terus dibiarkan begitu saja,” tandasnya.
Ketiga, mereka mohon kepada komisi II untuk mempertimbangkan membuat bagaimana titik harga ternak babi ini untuk dijaga stabilitasnya. Jangan sampai peternak merugi.
Di samping juga untuk melindungi peternak agar titik rendah harga dikontrol. Jangan sampai peternak sudah mengeluarkan modal, tapi mereka tidak terlindungi oleh pemerintah.
Selain itu, Ria juga menyampaikan agar Komisi II untuk memberikan bantuan tersebut jangan hanya berpikiran masalah bibit saja. Tapi memberikan bantuan bagaimana caranya peternak itu memperoleh pakan murah karena selama ini beban biaya peternakan babi itu pada biaya pakannya.
Ini juga sangat penting dalam melindungi Bali dengan ikon penghasil daging maupun bibit babi yang bagus. “Jadi bapak ibu dewan di sini untuk memberikan bantuan pakan murah kepada peternak kita. Jangan sekali-sekali berpikiran bahwa dengan mengeluarkan kebijakan dan bantuan mencari barang yang lebih murah daripada yang dijual masyarakat Bali. Jadi kalau ada misalnya masyarakat Bali yang menjual bibit mahal, di luar lebih murah berpikiran beli di luar saja. Uang kita akan beredar keluar bukan di sini,” sambung dia.
Menanggapi permasalahan itu, Ketua Komisi II DPRD Bali, I Gede Komang Kresna Budi mengaku banyak yang harus dipelajari. Sebab memikirkan antara pengeluaran dan pemasukan yang harus seimbang, antaran pasokan dengan pemasarannya. “Kalau untuk pakan mahal itu bisa disiasati menurut saya dengan diambil alih oleh Perusda. Apabila Perusda mau mengambil peluang ini,” terangnya.
Sementara masuknya daging babi illegal belum maksimal ditangani, pihaknya pun akan memanggil dinas terkait yang membidangi hal tersebut. Sebab permasalahan ini harus dilakukan dengan bersama-sama.
Dalam waktu dekat ini pihaknya di Komisi II akan duduk bersama dengan dinas terkait dalam mencari jalan keluarnya. “Bali bisa menyediakan pakan yang murah. Perlu kita pikirkan dan terjadi inflansi, harga naik tapi ada kemampuan masyarakat untuk membeli kan ada. Sebab cara pandang setiap orang berbeda, hasil dari peternak. Ini jangka panjang yang tidak baik di Bali. Terlebih ada daging masuknya dari luar, akan merusak harga di pasaran. Menindaklanjuti ini akan kami panggil instansi terkait,” pungkasnya. (Winatha/balipost)
