AMLAPURA, BALIPOST.com – Dermaga Tanah Ampo yang dibangun untuk sandarnya kapal pesiar akhirnya difungsikan sebagai lokasi bongkar muat. Pengoperasian dermaga itu dilakukan KSOP Pelabuhan Padangbai.
Ketua DPRD Karangasem I Wayan Suastika bersama sejumlah anggota Komisi II dan III melakukan pengecekan pada Jumat (19/2). Dalam pengecekan itu, rombongan diterima langsung oleh Kepala KSOP Padangbai, Ni Luh Putu Eka Suyasmin.
Ketua Komisi III, I Wayan Sunarta, menanyakan masalah pengoperasian Dermaga Tanah Ampo untuk bongkar muat angkutan logistik. “Kami hanya ingin tahu secara pasti, kenapa Dermaga Tanah Ampo ini dioperasikan untuk bongkar muat kendaraan besar pengangkut logistik sejak beberapa waktu lalu,” ucapnya.
Sebab, kata Sunarta, Dermaga Tanah Ampo ini dibangun tidak untuk bersandarnya kapal pengangkut logistik, melainkan untuk kapal pariwisata ekslusif. “Dermaga ini dulu di bangun untuk pariwisata ekslusif. Dermaga dirancang untuk kapal pesiar, bukan untuk angkutan logistik,” katanya.
Hal yang sama juga dilontarkan Ketua Komisi II, I Ketut Sartika dan Ketua DPRD Karangasem. “Kita ingin tahu saja, kenapa bisa dioperasikan untuk kendaraan logistik. Kita tak ingin pengoperasian dermaga tidak sesuai dengan rencana awal,” terang Suastika.
Kepala KSOP Padangbai, Ni Luh Putu Eka Suyasmin, menjelaskan, sebelum mengoperasikan dermaga ini, pihaknya telah malakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, Provinsi Bali dan Pemkab Karangasem, bendesa adat termasuk warga setempat. “Sebelum dioperasikan sebagai dermaga penampung, kita telah melakukan koordinasi dengan pemerintah. Makanya, setelah sepakat semuanya baru kita berani operasikan untuk bongkar muat truk pengangkut logistik,” ucapnya.
Pihaknya, ingin mengoperasikan dermaga ini, karena kasihan melihat dermaga tak beroperasi sehingga mengalami kerusakan. Menurutnya, dengan pengoperasian dermaga ini akan ada multiflier effect.
Bahkan, untuk 10 tenaga yang diperkerjakan di Dermaga Tanah Ampo ini merupakan warga setempat. “Kini semua operasional dermaga menjadi tanggung jawab KSOP. Kita alokasikan Rp 700 juta untuk perawatan gedung ini tanpa ada pemasukan ke negara,” jelasnya. (Eka Parananda/balipost)
