TOKYO, BALIPOST.com – Sejumlah otoritas regional di Jepang mendesak agar langkah-langkah darurat akibat pandemi dicabut sebelum tanggal yang dijadwalkan pada 7 Maret. Hal ini karena tren kasus COVID-19 baru lebih rendah.
Dikutip dari Kantor Berita Antara, Menteri Ekonomi Jepang menambahkan bahwa pemerintah akan berkonsultasi dengan para ahli sebelum disepakati. Lonjakan jumlah kasus mendorong Jepang untuk mengumumkan keadaan darurat bulan lalu untuk 11 prefektur, di mana para penduduk diminta untuk membatasi aktivitas dan bisnis untuk mempersingkat jam operasional.
Status darurat mungkin akan dicabut secara bertahap, meskipun bisnis akan diminta untuk terus tutup lebih awal, Kepala Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato mengatakan pada Rabu (24/2).
Menurut lembaga penyiaran nasional NHK, Jepang mencatat 1.083 kasus COVID-19 baru pada Selasa, namun angka itu itu jauh dari puncak jumlah yang tercatat sebanyak 8.000 kasus pada 8 Januari. Infeksi baru di ibu kota, yang tercatat sebanyak di 213 pada Rabu, telah turun ke level yang belum dicapai sejak November.
Tiga prefektur barat dan tiga wilayah lainnya di bagian tengah dan selatan telah meminta agar keadaan darurat dicabut paling cepat pekan ini, sebagaimana dikatakan oleh Menteri Ekonomi Yasutoshi Nishimura mengatakan Selasa (23/2) malam.
Tokyo dan prefektur tetangganya akan tetap berada dalam keadaan darurat, tambah Nishimura.
Perdana Menteri Yoshihide Suga dijadwalkan bertemu para menteri pada Rabu untuk membahas pencabutan keadaan darurat di enam wilayah, dengan keputusan akhir diharapkan pada Jumat, menurut Jiji News yang mengutip sumber pemerintah yang tidak disebutkan namanya.
Prefektur perdesaan Tochigi, sekitar 100 km (62 mil) utara Tokyo, di mana status darurat dicabut bulan ini, memulai pemeriksaan acak terhadap sekitar 600 orang tanpa gejala minggu ini, NHK menambahkan.
Seiring dengan keluarnya Jepang dari gelombang pandemi ketiga dan yang paling mematikan, kampanye vaksinasi dimulai pekan lalu. Lebih lambat dari kebanyakan negara ekonomi besar.
Negara tersebut, secara garis besar, juga telah menghindari pengujian luas di tempat lain. Tetapi mendorong pengujian acak oleh otoritas lokal untuk menghentikan klaster baru. (kmb/balipost)
