DENPASAR, BALIPOST.com – Pelaku pariwisata Bali menginginkan segera dilakukan pembukaan perbatasan (border) untuk mengizinkan wisatawan mancanegara berkunjung. Hal ini disebabkan sudah hampir setahun, pariwisata Bali terpuruk dilanda pandemi COVID-19.
Soal ini pun kembali dibahas dalam webinar dengan tema “Kapan Bali Buka Border?” Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) yang menjadi pembicara kunci menyebut pemerintah telah mempunyai program Free COVID Corridor (FCC). Wagub Cok Ace memaparkan jika program FCC adalah mengizinkan wisatawan asing yang telah tuntas melaksanakan vaksin di negaranya.
“Sasaran wisatawan asing tersebut adalah wisatawan Tiongkok, yang kita ketahui bahwa negara tersebut telah berhasil keluar dari pandemi karena program vaksinasi yang berhasil. Jadi kita bisa mendatangkan mereka,” bebernya dalam rilis yang diterima.
Webinar lewat aplikasi Zoom, Kamis (25/2) juga menghadirkan Sekretaris Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Bali Made Rentin, Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Prov Bali Ida Ayu Indah Yustikarini, CEO Garuda Indonesia Bali Nusra, Dewa Rai dan I Made Sukrayasa mewakili Angkasa Pura.
Akan tetapi, kata Cok Ace, tentu saja ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh negara tujuan, dalam hal ini khususnya Bali. “Pertama kita harus mencapai 75% warga khususnya pelaku pariwisata divaksin,” tegasnya.
Menurutnya, itu tugas pertama di pemerintahan saat ini untuk menuntaskan vaksinasi di Bali secepat mungkin, terutama bagi tenaga kerja di bidang pariwisata. “Untuk itu saya sudah minta pusat agar Bali dapat prioritas vaksin,” imbuhnya.
Selain itu, Guru Besar ISI Denpasar tersebut juga mengatakan syarat lainnya adalah fasilitas kesehatan yang menyerupai dengan negara asal, yaitu Tiongkok. “Ini juga mesti kita siapkan, setidaknya fasilitas kita harus sama. Sehingga ada kepercayaan negara tersebut mengizinkan warganya berwisata ke Bali,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga menegaskan disiplin akan protokol kesehatan COVID-19 salah satu hal penting yang harus diperhatikan jika ingin membuka border. Ia mengaku bersyukur saat ini Bali menduduki posisi kedua taat terhadap prokes dengan angka 98,3% di bawah Kalimantan Barat sebesar 98,6%. “Ini tentu menjadi modal kita untuk meyakinkan masyarakat internasional jika Bali memang sudah siap menyambut wisatawan internasional,” tambahnya.
Ia mengatakan pelaku pariwisata juga sudah jauh-jauh hari menyiapkan program sertifikasi CHSE di setiap akomodasi, restoran dan destinasi wisata. Tokoh Puri Ubud yang juga menjabat sebagai ketua PHRI Bali ini mengatakan bahwa pemerintah tidak akan berhenti menggaungkan implementasi prokes kepada masyarakat.
“Dulu jualan kita adalah alam, adat, dan budaya. Saat ini kita geser sedikit selain ketiga hal tersebut. Kita harus bisa yakinkan masyarakat internasional jika pemerintah dan masyarakat benar-benar sudah menjalankan prokes dengan baik dan benar,” tandasnya.
Ketua ASITA 71 Bali Putu Winastra menyatakan jika webinar SAKIRA ini merupakan inisiatif pengurus DPD ASITA Bali guna mendapatkan serta menyebarkan seputar pariwisata Bali terutama di masa pandemi COVID-19 ini. “Informasi yang kami peroleh dari pihak berkepentingan bisa kami sebar ke anggota ASITA dan travel agent lainnya,” jelasnya. (Winatha/balipost)
seperti anak kecil yang selalu merengek minta dibelikan mainan ke orang tuanya sejak beberapa bulan lalu, … kapan yah, kapan bu dibelikan ??..