DENPASAR, BALIPOST.com – Pelantikan bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota terpilih yang menang dalam Pilkada Serentak 2020 dijadwalkan digelar di Kantor Gubernur Bali, Jumat (26/2). Pelantikan kepala daerah di tengah pandemi COVID-19 ini menjadi harapan baru bagi masyarakat Bali untuk bisa mengawal kesehatan dan ekonomi dengan baik.
Akademisi dari Universitas Udayana, Prof. I Wayan Suartana mengatakan, ada harapan baru yang dibebankan kepada kepala daerah terpilih. Selama dalam masa pandemi atau keadaan luar biasa ini, seyogianya kepala daerah diharapkan bisa mengawal pemulihan kesehatan dan ekonomi secara beriringan. “Semuanya diharapkan bisa berjalan bersamaan dengan menggunakan kewenangan yang ada,” ujar Suartana, Kamis (25/2)
Suartana berharap, masalah kesehatan bisa terkendali dengan adanya vaksin yang efektif membentuk herd immunity. Dari sisi ekonomi, kepala daerah harus membuat contigency plan (perencanaan darurat) beberapa tahun ke depan terkait pendapatan asli daerah (PAD) tanpa pariwisata. “Sehingga, terobosan substitusi sektor pariwisata menjadi sangat relevan untuk dikaji dan dikembangkan,” katanya.
Selain itu, kata dia, kepala daerah diharapkan menggunakan politik anggaran yang membantu pemulihan kesehatan dan ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah daerah memang dominan akan menggunakan dana transfer atau hibah-hibah lainnya, namun harus dipastikan peruntukan dan akuntabilitasnya.
Kepala daerah yang baru juga diharapkan memberikan iklim yang kondusif dengan melakukan intervensi sehat pada pelaku bisnis, UMKM dan IKM sehingga masyarakat dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya untuk bisa bertahan di tengah ketidakpastian yang masih melanda. “Kuncinya daya beli masyarakat dan demand-supply. Bagaimana caranya meningkatkan daya beli. Semuanya tergantung inovasi dan kreativitas kepala daerah dalam melihat setiap peluang sekecil apapun,” katanya mengingatkan.
Suartana menambahkan, kelemahan, tantangan dan kendala yang selama ini dialami daerah di Bali yang jelas diperlukan strategi kepala daerah dalam menyelamatkan rakyatnya pada masa sulit seperti ini. Sudah saatnya bersatu padu membantu pemerintah provinsi dan pusat dalam ranah kewenangan masing-masing.
Kepala daerah harus menggunakan pendekatan psikologis dalam menjaga suasana hati masyarakat, agar suasana hati masyarakat terjaga yang akan berdampak pada persepsi masyarakat akan ekonomi pulih, dengan membuat suatu skema tentang ketahanan pangan masyarakat. “Semua bergerak secara gotong royong, berempati dalam bingkai sense of crisis, pemimpin harus merasakan apa yang dirasakan rakyatnya. Gunakanlah amanah ini sebaik-baiknya untuk membantu rakyat yang sedang kesusahan,” tegasnya.
Pengamat politik Dr. Drs. A.A. Gede Oka Wisnunurti, M.Si. menilai pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak menjadi langkah awal implementasi visi-misi, tujuan dan strategi kepala daerah. Terlebih, pandemi Covid-19 menjadi tantangan paling berat yang harus segera ditanggulangi.
Sebab, pandemi telah merubah struktur dan kultur kehidupan masyarakat. Utamanya pada sektor kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, tingkat kemiskinan dan penurunan PAD. “Oleh karena itu, situasi tidak normal ini harus segera dicarikan solusi secara progresif, berkesinambungan dan fokus,” ujarnya.
Oka Wisnumurti mengatakan, sektor pariwisata yang notabene penyumbang terbesar PAD, penyerapan tenaga kerja, dan pengembangan ekonomi kreatif mengalami stagnasi. Hal ini memukul sangat telak PAD. “Perlu terobosan luar biasa dalam mengatasi problem ini, seperti mendorong percepatan vaksinasi, pengembangan ekonomi rumah tangga, UMKM dan sektor-sektor informal dengan berskala mikro untuk memperkuat pondasi ekonomi. Di samping itu, melakukan kolaborasi dalam mendapatkan dana-dana dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Sementara itu, akademisi yang juga Ketua Yayasan STIMI Handayani Denpasar, Dr. Ida Bagus Radendra Suastama, S.H., M.H. mengatakan, secara konsepsional, tugas utama kepala daerah sebagai pemimpin di daerahnya adalah mengusahakan dan menjamin terselenggaranya kepentingan dan hak-hak warganya. Dalam masa pandemi ini atau keadaan-keadaan luar biasa lainnya, maka tantangan kepala daerah menjadi lebih berat.
Sebab, di satu sisi mereka seharusnya menjamin hak warga untuk mencari nafkah, namun di sisi lain juga harus membatasi mobilitas warganya karena pandemi. “Dilema seperti ini menuntut kreativitas kepala daerah untuk bisa memimpin dengan terobosan tertentu yang terkadang extraordinary (luar biasa-red),” ujarnya.
Radendra Suastama mengingatkan, memimpin masyarakat di masa pandemi seperti ini tentu bukan hal yang mudah. Mayoritas warga sedang merasa tertekan oleh suasana pandemi yang juga melemahkan perekonomian warga.
Kepala daerah kadang terkesan serba salah dalam melangkah. Di sisi lain, pihak-pihak yang mengkritik juga makin mendapat “angin.” “Oleh karena itu, para ahli di sekitar kepala daerah harus memberikan masukan cerdas agar menghasilkan kebijakan cerdas dan tentu aman, serta tidak berpotensi dikategorikan pelanggaran hukum,” katanya mengingatkan. (Citta Maya/Winatha)
