JAKARTA, BALIPOST.com – Pemerintah akan melanjutkan Program Kartu Prakerja setidaknya hingga 2022, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menghadapi persaingan global pasca-pandemi COVID-19. Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, Jumat (5/3), mengatakan, Kartu Prakerja merupakan salah satu bentuk bantuan pemerintah kepada masyarakat agar dapat bertransformasi dengan berbagai perubahan di dunia pekerjaan.
“Insya Allah di 2022 pun program ini bisa kami anggarkan, karena tenaga kerja kita setiap tahun bertambah dan tuntutan pekerjaan pascapandemi itu menuntut SDM lebih baik lagi, lebih memiliki keterampilan,” kata Wapres Ma’ruf Amin dalam sebuah dialog ekonomi, dikutip dari Kantor Berita Antara.
Wapres menjelaskan pemerintah terus memperbaiki sistem kerja Program Kartu Prakerja, yang sempat dihentikan atas rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Di 2020, itu dianggarkan Rp 20 triliun untuk 5,48 juta (orang), kemudian di 2021 semula dianggarkan cuma Rp 10 triliun, tetapi kemudian ditingkatkan menjadi Rp 20 triliun. Itu memang pernah dihentikan atas rekomendasi KPK, tetapi kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan,” ujar Wapres Ma’ruf Amin.
Program Kartu Prakerja merupakan skema bantuan pelatihan yang disertai dengan pemberian insentif kepada masyarakat. Bantuan dan insentif tersebut diperuntukkan bagi warga berusia minimal 18 tahun yang berstatus sebagai pencari kerja, lulusan baru, korban pemutusan hubungan kerja, dan pelaku wirausaha.
Setiap peserta program akan mendapatkan bantuan senilai Rp 3.550.000 dengan rincian untuk pelatihan sebesar Rp 1.000.000, insentif pascapelatihan Rp600.000 per bulan selama empat bulan serta insentif survei Rp150.000.
Saat ini Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja akan membuka penerimaan peserta Gelombang 13 dengan kuota untuk 600.000 orang. Pembukaan untuk Gelombang 13 tersebut dilakukan setelah hasil seleksi Gelombang 12 selesai diumumkan. (kmb/balipost)
