Oleh AAN. Oka Wiranata
Enam Kepala Daerah pasangan bupati/walikota dilantik secara bersamaan bertepatan dengan Purnamaning Kesanga, Sukra Pon Kulantir, Jumat (26/2). Gubernur Bali, Wayan Koster saat melantik berpesan agar kepala daerah solid bergerak menjaga Bali. Namun, tantangan ke depan keenam kepala daerah anyar di tengah gempuran Covid-19 dan era teknologi menjadi warna tersendiri.
Tidak mudah memang mewujudkan janji-janji politik saat masa kampanye pilkada lalu, tetapi bukan tidak mungkin terwujud asal ada komitmen dari semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Menjadi pemimpin di masa pandemin tidak gampang, apalagi ditengah suara rakyat yang berharap para kepala daerah terpilih dalam melaksanakan amanah rakyat tidak semata menjadi bupati/walikota sekelompok golongan atau partai.
Masyarakat pun ditutntut ikut mengawasi dan mendukung program kerja pemimpinnya yang benar-benar demi kesejahteraan dalam konteks keadilan. Ada pesan moral yang mungkin perlu dicamkan bersama bahwa memimpin sebuah daerah dengan penduduk yang heterogen tidak mudah, sehebat apapun seorang pemimpin tidak akan berarti dan sukses apabila tidak mendapat dukungan dari rakyatnya dan program niscaya tidak berjalan dengan baik.
Tuntutan pemimpin yang baik diantaranya memiliki kecerdasan, kerja keras dan kesabaran tinggi dalam mengemban amanah yang diberikan oleh masyarakat bersandarkan pada aturan perundang-undangan, tidak hanya sekadar mengejar suatu penghargaan.
Pesan moral Gubernur Bali Wayan Koster kepada keenam pasangan bupati/walikota hasil pilkada 2020. Selalu kompak, guyub, bersatu, gilik-saguluk, paras paros, salulung sabayantaka, sarpanaya, suatu komitmen yang mestinya dipegang bersama dalam membangun masing-masing daerahnya yang pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan berkeadilan bagi masyarakat Bali. Apalagi ditengah-tengah rakyat dalam ketidakpastian akibat belum jelas berakhirnya penyebaran Covid-19.
Kata kuncinya ada pada istilah bekerja bersama-sama dalam balutan gotong royong harus benar-benar diimplementasikan dalam menyokong visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembanguan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Langkah awal yang harus dilakukan bagi para Bupati/Walikota terpilih setelah dilantik selain harus mampu seirama dengan gerak langkah Gubernur Bali, baik dalam penanganan penyebaran Covid-19, juga tidak kalah pentingnya menuangkan janji-jani politiknya melalui penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Ditetapkan dengan PERDA paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 71. Sementara itu RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Keberhasilan program pembanguan kepemimpinan era Bali Baru tidak akan optimal terwujud tanpa adanya kesamaan gerak langkah dari seluruh stakeholder di Bali termasuk para bupati/walikota. Saatnya para pemimpin di Bali mengimplementasikan konsep gotong royong dan menyama braya membangun Bali. Pulau Bali sebagai pulau adalah satu kesatuan dengan daerah yang saling mendukung, diharapkan dengan adanya komitmen membangun Bali secara gotong royong bisa terjadi pemerataan pembangunan dan ekonomi di seluruh Bali.
Adapun di era sebelum Covid-19 melanda dunia termasuk Bali, dunia kepariwisataan adalah isu sensitif yang menopang sekitar 60% perekonomian masyarakat Bali. Dalam masa pandemi berkepanjangan sangat nampak terasa pertumbuhan ekonomi masyarakat Bali menurun.
Kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster saat ini berbagai upaya telah dilakukan dalam menggenjot perekonomian masyarakat, termasuk pembangunan di bidang infrastruktur, sebut saja dibangunnya shortcut-shortcut jalur Bedugul – Singaraja. Bahkan dalam kondisi menurunnya kemampuan anggaran keuangan negara akibat Covid-19, Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster atas perjuangannya melakukan lobi ke pemerintah pusat mampu merealisasikan pembangunan infrastruktur kawasan pusat kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung, selain itu pembangunan pelabuhan Segitiga Emas yakni Pelabuhan Sanur – Denpasar, Pelabuhan Penyebrangan Bias Munjul – Nusa Ceningan, dan Pelabuhan Sampalan – Nusa Penida di Kabupaten Klungkung yang didanai APBN senilai Rp 97 Miliar juga telah direalisasikan.
Termasuk program pemulihan dan penguatan perekonomian dengan dikeluarkannya surat edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penggunaan Kain Tenun Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali . Tentu surat edaran ini tujuan mulianya berpihak terhadap bagi masyarakat yang bergelut dibidang industri kain tenun endek lokal Bali.
Semua itu juga bertujuan untuk pemulihan dan pemerataan pembangunan di Bali. Di sisa masa jabatannya Gubernur Wayan Koster tetap berkomitmen menjalankan program yang akan menjadi prioritas seperti bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, serta lainnya.
Berbagai kebijakan ataupun program yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Bali, semestinya seirama dan mendapat dukungan dari para kepala daerah di Bali. Begitu juga sebaliknya kemampuan anggaran yang tidak merata di kabupaten/kota di Bali sewajarnya pula mendapatkan perhatian dari Pemerintah Provinsi Bali, demi kesejahteraan rakyat Bali dalam balutan merajut kepemimpinan satu jalur.
Penulis alumni S2 Unhi
