Putu Astawa. (BP/dok)

MANGUPURA, BALIPOST.com – Ratusan pekerja pariwisata, mengikuti vaksinasi massal, Selasa (16/3) di Harris Hotel. Presiden Joko Widodo sempat meninjau pelaksanaan vaksinasi itu.

Kepala Dinas Pariwisata Bali, I Putu Astawa usai kunjungan Presiden Jokowi menyampaikan ini merupakan apresiasi yang luar biasa bagi pelaku pariwisata. Astawa mengutarakan pelaksanaan vaksinasi ini untuk melengkapi upaya penerapan cleanliness, health, safety, and environment sustainability (CHSE) yang sudah dikeluarkan sertifikatnya.

Dengan demikian, kepercayaan wisatawan terhadap penanganan COVID-19 di Bali akan semakin muncul. Ini kata dia sebagai langkah penting.

Baca juga:  WNI di Hubei Segera Dievakuasi

Karena dengan penerapan prokes yang tertib ditambah sertifikasi CHSE dan vaksinasi, persiapan Bali membuka border bagi wisatawan internasional makin matang. “itu sebenarnya harapan kita, karena ini kan sudah setahun pelaku pelaku pariwisata Kita tidak mendapatkan gaji,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut dia, yang perlu dilakukan adalah langkah-langkah persiapan, apapun yang bisa menimbulkan kepercayaan bagi wisatawan. “Untuk vaksinasi tidak selesai sampai di sini saja, namun, akan dilanjutkan besok, dan Jumat di Sanur menyasar karyawan lainnya. Ini akan terus dilakukan sepanjang alokasi vaksin yang diberikan kepada sektor pariwisata dan tenaga vaksinator bisa disiapkan,” ujarnya.

Baca juga:  Sukses Digelar, Festival Bahari ke-5 Resmi Ditutup

Terkait vaksinasi pekerja pariwisata, sudah ada waiting list sebanyak 90 ribu orang ditambah 15 ribu. Ada hampir sebanyak 110.000 orang pelaku pariwisata yang siap divaksin by name by address. “Tinggal sekarang kita mempercepat akselerasi vaksinasi ini,” tambahnya.

Sementara, disinggung terkait green zone atau zona hijau di tiga lokasi yang ditentukan, ini menurutnya sebagai  langkah-langkah pemerintah untuk melakukan trial (uji coba). Karena harus selektif, bertahap, dan pada akhirnya semua harus sehat dan harus hijau. “Hal itu harus kita lakukan, karena tak semua negara, tidak serta merta bisa masuk ke Indonesia. Tentu kita juga harus mengatur kaidah kesehatan seperti yang mereka butuhkan,” ucapnya. (Yudi Karnaedi/balipost)

Baca juga:  APBD Badung Terbebani Kenaikan BPJS
BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *