DENPASAR, BALIPOST.com – Rencana Menteri Perdagangan (Mendag) RI yang akan melakukan impor satu juta ton beras dianggap bertolakbelakang dengan visi Presiden Jokowi soal kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.
Anggota komisi VI DPR RI Dapil Bali, I Nyoman Parta menilai, rencana Mendag tersebut sama sekali tidak merepresentasikan kepentingan negara, apalagi kepentingan para petani. “Kontraproduktif rencana tersebut, tidak senafas dengan visi Presiden Jokowi soal kedaulatan pangan. Bagaimana mau memahami visi pak Jokowi soal kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan jika skema impor yang selalu dijadikan acuan oleh Mendag. Yang jelas ini menyinggung perasaan para petani kita yang sudah susah payah memenuhi kebutuhan masyarakat,”tegas Politikus PDIP saat dikonfirmasi lewat sambungan WA, Minggu (21/3).
Legislator asal Desa Guwang, Sukawati, Gianyar ini, mestinya Mendag memahami bahwa Petani adalah penghasil kebutuhan strategis negara. Dan sudah selayaknya Mendag membuat kebijakan yang berpihak pada para petani bukan sebaliknya. “Bukan saja harus melindungi, tapi juga memberikan pembelaan. Menteri Perdagangan harusnya membuat kebijakan yang membeli hasil pertanian lebih tinggi dari harga pasar, bukan malah sebaliknya membawa beras dari luar negeri,” sindirnya.
Stok beras yang ada saat ini cukup memadai untuk beberapa bulan ke depan. “Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa stok beras kita masih aman bahkan surplus. Data potensi produksi beras pada Januari sampai April 2021 sekitar 14 juta ton, atau naik 26 persen dibandingkan 2020. BPS juga menyebutkan jika potensi surplus beras pada bulan Januari-April sekitar 4,8 juta ton. Mendag harusnya lihat data ini karena ini lembaga resmi negara yang diberi mandat UU,”tandasnya.
Sekali lagi, kata Parta, tidak ada relevansinya impor beras dilakukan saat ini. “Saat para Petani kita memasuki masa panen. Jangan jatuhkan dan lemahkan semangat moral para Petani kita, jangan korbankan para Petani kita dengan kebijakan yang berbau kepentingan para pemburu rente. PDIP akan berdiri tegak bersama para petani menolak jika ada kebijakan yang merugikan,” tegasnya. (Winatha/Balipost)
