DENPASAR, BALIPOST.com – Optimalisasi penggunaan anggaran pemerintah menjadi kunci mendorong pertumbuhan ekonomi Bali saat ini. Pasalnya, kemampuan dunia usaha saat pandemi ini, berkurang. Oleh karena itu, serapan anggaran pemerintah mesti dikebut di awal tahun. Demikian dikemukakan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Bali Tri Budhianto, Selasa (23/3).
Tri Budhianto mengatakan, alokasi anggaran dari pemerintah pusat ke Bali pada tahun 2021 sebesar Rp 23,23 triliun. Rinciannya, Rp 11,6 triliun melalui kementerian/lembaga dan Rp 11,6 triliun melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Problemnya di DJPb adalah terjadi penumpukan anggaran di akhir tahun, sehingga menyebabkan manfaat multiplier effect anggaran berkurang jika realisasinya di akhir tahun.
Apalagi, ekonomi Bali saat ini sangat terpuruk dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 -9,3% secara akumulatif. “Kami selalu upayakan akselerasi pelaksanaan anggaran, karena APBN menjadi harapan ekonomi pulih khususnya Bali, karena secara akumulatif di Bali tahun lalu tumbuh -9,3%. Ini harus menjadi perhatian bagi kita semua, mengupayakan bagaimana agar ekonomi Bali pulih dan APBN bisa digunakan untuk pemulihan ekonomi Bali,” jelasnya.
Tidak dipungkiri, kata dia, kemampuan pemerintah daerah di Bali dalam penyerapan anggaran cukup bagus karena di atas 90%., tapi timingnya sampai akhir tahun. Yang diperlukan saat ini adalah penyerapan yang lebih cepat di awal. Jika penyerapannya di akhir tahun, maka imbasnya akan berkurang terhadap perekonomian. “Dengan melihat anggaran APBN ke Bali yang trendnya terus meningkat setiap tahun kecuali 2020 dari Rp 24 triliun menjadi Rp 21 triliun, karena direfocusing untuk penanganan Covid-19, sehingga diharapkan pengelolaan anggaran ini dilakukan secara optimal. Dari tahun 2017 sampai 2021, trendnya naik terus,” ujarnya.
Menurut Tri Budhianto, DJPb tengah fokus mengakselerasi penggunaan anggaran ini, karena menjadi satu-satunya harapan untuk menggerakkan kembali perekonomian di Bali. Yaitu dari belanja pemerintah, walaupun proporsinya kecil terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu 18%. “Tapi, kita berharap dari dampak multiplier effect-nya sehingga akselerasi dari penggunaan belanja pemerintah ini akan sangat bermanfaat bagi pemulihan perekonomian, khususnya di Bali,” tegasnya.
Sampai Februari 2021, kata dia, penyerapan masih 10%. Diharapkan akhir triwulan I bisa di atas 15% sesuai dengan tracknya. Tri Budhianto juga optimis belanja pemerintah melalui kementerian/lembaga akan meningkat di akhir triwulan I 2021. Sedangkan untuk TKDD sampai akhir Februari, DJPb telah mentransfer sekitar 16,5% dari alokasi anggaran Rp 11,6 triliun.
Sampai dengan Februari, dari transfer Rp 1,92 triliun, realisasinya baru Rp 1,04 triliun, masih ada sisa Rp 800 miliar yang belum terserap. “Kita berharap segera direalisasikan agar dapat menginjeksi perekonomian Bali. Memang APBD tidak semuanya berasal dari TKDD, tapi juga berasal dari PAD. TKDD porsinya sekitar 50%,” jelasnya. (Citta Maya/balipost)
