MANGUPURA, BALIPOST.com – Usulan Pemerintah Kabupaten Badung ke Pemerintah Pusat terkait penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) mendapat dukungan wakil rakyat setempat. Namun, disarankan eksekutif terbuka soal pendapatan riil dalam APBD 2021.
Wakil Ketua I DPRD Badung, Wayan Suyasa, Rabu (24/3), menilai tingginya target pendapatan dalam APBD tidak sejalan dengan kondisi Badung di tengah pandemi COVID-19. “Pendapatan Badung bersumber dari pariwisata. Sedangkan dengan situasional sekarang, pendapatan kita tidak mampu menutupi kebutuhan, bukan gaji ASN saja. Ini perlu keterbukaan Badung dalam menyampaikan pendapatan riil,” ungkap politisi Golkar ini.
Politisi asal Penarungan, Mengwi ini mengatakan target pendapatan APBD Badung Rp 3,8 triliun tidak sejalan dengan kondisi riil. Fraksi Golkar sendiri sebelumnya telah menyampaikan APBD Badung 2021 tidak lebih dari Rp 2,2 triliun.
“Dengan target pendapatan Rp 3,8 triliun, kita dianggap tidak miskin. Kami dari Fraksi Golkar sudah menyampaikan APBD Badung Rp 2,2 triliun maksimal. Logikanya, kita menganggap diri tidak mampu tapi target begitu besar. Kalau asumsinya hanya bayar gaji Rp 1 triliun per tahun masak tidak mampu dengan pendapatan Rp 3,8 triliun,” jelasnya.
Karena itu, Wayan Suyasa berharap target APBD Badung yang ditetapkan selaras dengan realitas. Sehingga pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi Badung di tengah pandemi COVID-19. (Parwata/balipost)
