DENPASAR, BALIPOST.com – Usaha Gubernur Bali Wayan Koster melobi pemerintah pusat agar memprioritaskan ketersediaan vaksin di Bali mulai membuahkan hasil. Hal tersebut terbukti dengan diamankannya sebanyak 700 ribu lebih dosis per Rabu (24/3).
“Melihat jumlah dosis kemarin, dengan hitungan dua kali vaksin maka rata-rata sudah sekitar 350 ribu penduduk yang sudah akan divaksin dalam waktu dekat ini,” jelasnya saat meninjau vaksinasi Covid-19 OJK yang bertempat di kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar, Kamis (25/3).
Menurutnya untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) setidaknya 70 persen atau sekitar 3 juta penduduk Bali harus divaksinasi. “Untuk mencapai 70 persen itu, kita harus kebut vaksinasi massal. Dan ini berarti membutuhkan sekitar 6 juta dosis vaksin. Ini yang sekarang kita kebut ke pemerintah pusat,” terangnya
Lebih lanjut Gubernur yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini juga menjelaskan untuk mendapatkan dosis vaksin sebanyak itu tidaklah mudah. Karena jumlah vaksin yang masih terbatas serta menjadi rebutan 216 negara yang terpapar COVID-19 membuat semua negara harus berusaha keras melobi WHO agar mendapatkan vaksin.
“Saat ini hanya 40 negara yang baru mendapatkan vaksin. Dan berkat kerja keras Presiden Joko Widodo beserta jajarannya Indonesia termasuk ke 40 negara tersebut,” imbuh mantan anggota DPR RI tiga periode berturut-turut dari fraksi PDIP tersebut.
Gubernur Koster pun berharap, masyarakat Bali akan bisa segera divaksin. Hal ini sesuai dengan petunjuk Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerjanya tanggal 16 Maret yang lalu. “Beliau menyadari sektor pariwisata yang sangat terdampak oleh pandemi ini, sehingga untuk membuka pariwisata untuk wisatawan mancanegara maka vaksinasi harus dikebut,” ujarnya.
Jebolan ITB Bandung ini juga menyebut bahwa dirinya selama ini terus melobi ke Pusat untuk membuka penerbangan internasional. “Kami sudah terus berkoordinasi dengan Kementrian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata serta Kementrian Hukum dan HAM untuk pembukaan penerbangan internasional. Akan tetapi melihat jumlah kasus harian yang masih cukup banyak di Bali masih menjadi kendala,” jelasnya.
Ia menyebut jika Pemprov Bali tidak pernah menutup penerbangan internasional, namun hal ini merupakan kebijakan Pemerintah Pusat melalui Keputusan Kementerian Hukum dan HAM nomor 11 tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.
Akan tetapi, ia juga menambahkan bahwa hal serupa juga diterapkan oleh ke-216 negara yang terpapar COVID-19. Bahkan sejumlah negara Eropa juga melakukan pengetatan peraturan perjalanan bagi warganya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng tersebut juga menyatakan apresiasi atas inisiatif OJK dalam melakukan vaksinasi bagi industri keuangan di Bali. Karena menurutnya penyediaan vaksin industri vertikal di Bali menjadi tanggung jawab Pemprov Bali.
Ia berharap melalui kegiatan vaksinasi massal oleh stakeholder juga mempercepat pemulihan perekonomian di Bali. “Saya minta agar pelaksanaan vaksinasi bisa dikerjakan sekaligus. Jika memungkinkan pegawai OJK yang berjumlah 107 orang hari ini divaksin, langsung saja, tidak perlu menunggu lagi agar bisa cepat selesai dan bisa segera divaksin tahap dua,” tandasnya,.
Sementara sebelumnya Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusra Giri Tribroto melaporkan jika pelaksanaan vaksinasi massal untuk industri keuangan ini merupakan inisiatif OJK bersinergi dengan Pemprov Bali agar pelaksanaan vaksinasi segera tercapai.
Ia mengatakan saat ini seribu tenaga kerja pada industri keuangan. “Sementara untuk pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan bertahap selama dua kali, yaitu tanggal 25 Maret 2021 sebanyak 500 vaksinasi dan tanggal 29 Maret 2021 sebanyak 500 vaksinasi,” sebutnya. (Winatha/balipost)
