MANGUPURA, BALIPOST.com -Sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, Indonesia memiliki 596 jenis terumbu karang. Bahkan Indonesia memiliki 14 persen dari luas terumbu karang dunia, dengan 39 persen jenis ikan karang dunia.
Dalam upaya menjaga keberlanjutan sumber daya alam terumbu karang ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik
Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memulai program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang. Ini sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang mengandalkan laut dalam kehidupan mereka.
Menurut Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Himawan Hariyoga, mengelola sumber daya pesisir, merupakan strategi dan program jangka panjang untuk menguatkan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.
Kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir Indonesia, kata dia, merupakan Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
“Melalui Kegiatan Coral Reef Rehabilitation and Management Program Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI), diharapkan bisa menjadi trigger atau stimulus pascapandemi COVID-19 untuk menggerakan kegiatan lain di bidang ekonomi,” katanya dalam kegiatan Kick Off COREMAP-CTI, di Nusa Dua, Bali, Selasa (30/3).
Pelestarian sumber daya pesisir, dalam hal ini terumbu karang, dapat menjadi salah satu contoh nyata upaya menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat dan nasional. Di Bali, pilot project digelar di Nusa Penida. “Gili Matra dan Gili Balu, Nusa Tenggara Barat juga menjadi area pilot project pelestarian terumbu karang,” ujarnya.
Sementara, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto menuturkan, COREMAP-CTI juga mendukung Sustainable Development Goals 14 (Life Below Water). Yaitu konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk mencapai 3 target utama SDG’s.
Dari kegiatan yang dimaksud, target yang ingin dicapai yakni untuk memenuhi 10 persen Kawasan Konservasi Perairan (KKP) pada tahun 2030, meningkatkan efektifitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Lesser Sunda, khususnya Nusa Penida di Bali, Gili Matra dan Gili Balu di Nusa Tenggara Barat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan. (Yudi Karnaedi/balipost)
