DENPASAR, BALIPOST.com – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, Tri Budhianto, optimis di triwulan II pertumbuhan ekonomi akan lebih baik. Sebab, di triwulan I, pelaksanaan anggaran di Provinsi Bali mampu berjalan ‘on-track.’
Menurut Tri, terkait pagu anggaran belanja atas beban APBN untuk wilayah Provinsi Bali pada tahun 2021 ini mengalami peningkatan sebesar 6,22% dari tahun 2020 dari totalnya sebesar 21,87 triliun rupiah menjadi 23,23 triliun rupiah di 2021 ini. Jumlah tersebut kata dia, terbagi dalam dua jenis, yaitu untuk Belanja Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga sebesar Rp 11,63 miliar dan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 11,60 miliar.
Lebih lanjut dijelaskan, sepanjang triwulan I Tahun 2021 ini, Belanja Kementerian/Lembaga telah berhasil direalisasikan sebesar Rp 2,03 triliun atau 17,5% dari pagu, lebih tinggi dari target Triwulan I sebesar 15%. “Yang cukup menggembirakan adalah bahwa untuk jenis Belanja Modal memiliki persentase capaian yang paling tinggi, yaitu 20,2% dari pagu Belanja Modal, yang hal ini diharapkan menjadi indikator bahwa manfaat dari belanja Pemerintah dapat segera dirasakan oleh masyarakat,” katanya saat memberikan keterangan, Senin (19/4) di kantor setempat.
Dijelaskan, untuk Belanja Barang/Jasa memiliki capaian realisasi yang paling rendah sebesar 13,7% yang perlu menjadi perhatian Satuan Kerja Kementerian/Lembaga untuk mengejar di triwulan selanjutnya. “Selain itu, kinerja Belanja Kementerian/Lembaga ini lebih baik jika dibandingkan dengan periode yang sama (Triwulan I) Tahun 2020 yang saat itu capaiannya sebesar Rp 1,8 triliun atau 16,6% dari pagu yang tersedia,” tambahnya.
Sebagai tambahan, untuk proyek-proyek prioritas Nasional yang ada di Bali, semuanya berjalan dengan baik dengan capaian rata-rata sekitar 30% bahkan beberapa telah mencapai 100%. Proyek-proyek tersebut diantaranya pembangunan tiga pelabuhan besar yaitu Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan. Selain itu juga pembangunan Bendungan Sidan, Bendungan Tamblang, Embung Sanda, Embung Sanur, serta beberapa Preservasi Jalan/Jembatan.
Di sisi lain, untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) telah berhasil direalisasikan sebesar Rp 2,67 triliun atau 23% dari alokasi yang disediakan. Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020, terutama dikarenakan belum adanya realisasi pada Dana Insentif Daerah (DID) dan masih rendahnya realisasi pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
Rendahnya belanja-belanja tersebut kata dia, dikarenakan masih adanya proses refocusing pada tingkat pusat dan menunggu juknis pelaksanaan DAK Fisik pada beberapa Kementerian/Lembaga. “Untuk penyaluran Dana Desa, penyaluran di Provinsi Bali telah berjalan dengan sangat baik dan yang tercepat dibandingkan dengan provinsi lainnya, namun perlu menjadi perhatian bahwa untuk penyaluran tahap kedua masih harus menunggu penyelesaian Perkada Dana Desa dari masing-masing Pemda,” ucapnya.
Selanjutnya, untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai fasilitas pembiayaan dari Pemerintah Pusat untuk mendorong pemulihan ekonomi, penyalurannya telah mencapai Rp 1,6 triliun pada 32.673 debitur. Namun, penyaluran ini lebih rendah bila dibandingkan dengan penyaluran KUR pada periode yang sama di 2020 yang mencapai Rp 1,9 triliun pada 37.808 debitur. Hal ini cukup wajar mengingat pada triwulan I tahun 2020 belum begitu terdampak pandemi Covid-19, sehingga penyaluran KUR masih cukup baik. (Yudi Karnaedi/balipost)
