GIANYAR, BALIPOST.com – Pemkab Gianyar tampaknya sadar betul tak bisa lagi terlalu menggantungkan pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Di saat sektor periwisata terpuruk akibat pandemi Covid-19, sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diharapkan tampil sebagai lokomotif peningkatan perekonomian masyarakat.
Guna memperkuat dan menggairahkan sektor UMKM, Pemkab Gianyar menggulirkan kebijakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda) untuk para pelaku UMKM. Menurut Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, Pemkab Gianyar memiliki badan usaha yang bergerak di bidang perbankan yakni PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Daerah Gianyar (Perseroda).
Bank daerah ini memiliki peran strategis dalam pemulihan dan pemberdayaan UMKM. “Menghadapi pandemi Covid-19 yang membuat sektor pariwisata Gianyar lumpuh, Pemkab Gianyar memberikan tugas kepada Bank Daerah Gianyar untuk membantu para pelaku UMKM bangkit dari keterpurukan. Misalnya, saat penyaluran Bantuan Langsung Tunan (BLT) Dana Desa. Dalam waktu yang sangat terbatas Bank Daerah Gianyar telah berhasil membuat puluhan ribu rekening penerima BLT dengan ketelitian yang tinggi. Sehingga saat itu, Gianyar paling cepat persentasenya dalam penyaluran BLT Dana Desa,” ujar Mahayastra, Senin (19/4).
Khusus dalam rangka pemulihan UMKM, kata dia, Pemkab Gianyar telah menyalurkan Kurda melalui Bank Daerah Gianyar yang menyasar pelaku UMKM dan koperasi termasuk bisa diakses masyarakat Gianyar yang kurang mampu. Program Kurda ini ada 2 jenis, yakni Kurda UMK/Koperasi dan Kurda Gianyar Aman Sejahtera (GAS) untuk warga miskin.
Mahayastra menambahkan, pelaksanaan program Kurda UMK/Koperasi dengan sumber dana APBD 2018/2019 Rp 20 miliar. Sampai saat ini, kredit ini sudah disalurkan kepada 1.075 pelaku UMKM dengan nilai Rp 29,8 miliar dan kepada 27 koperasi sebesar Rp 5,8 miliar. “Per April 2021 ini siap disalurkan lagi Rp 7,1 miliar,” katanya.
Selain Kurda untuk UMK/koperasi, Pemkab Gianyar juga meluncurkan Program Kurda Gianyar Aman Sejahtera, khusus dengan sasaran warga miskin. Sumber dananya berasal dari APBD 2020 senilai Rp 3,5 miliar dan sudah disalurkan kepada 26 warga miskin senilai Rp 110.602.778. “Kami siap menyalurkan Rp 3.389.397.222 per April 2021 ini,” imbuhnya.
Mahayastra mengakui, selama ini perekonomian Gianyar sebagian besar tergantung pada sektor pariwisata. Jika berbicara pemulihan ekonomi saat ini, maka langkah yang juga harus dilakukan adalah pemulihan pariwisata. Sementara itu, dibukanya kembali pariwisata tergantung dari kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. “Saat ini upaya pembukaan pariwisata di Gianyar yakni di wilayah Ubud telah dimulai oleh pemerintah pusat melalui vaksinasi massal masyarakat Ubud,” katanya.
Menurut Mahayastra, langkah awal pembukaan pariwisata Ubud harus dipastikan semua masyarakat sudah divaksinasi. Saat ini vaksinasi di Kecamatan Ubud telah selesai 100 persen dengan capaian yang tervaksinasi 90%, sisanya karena saat vaksin tidak datang atau berhalangan.
Di samping itu, semua perusahaan sudah memiliki sertifikat Clean, Health, Safety, and Environment (CHSE) dan juga manajemen protokol kesehatan di masing-masing perusahaan, hotel, dan restoran. “Ke depan ketika saatnya pariwisata dibuka, kita sudah siap untuk menerima kunjungan wisatawan,” jelasnya. (Wirnaya/balipost)
