NEGARA, BALIPOST.com – Menjelang 60 hari pemerintahan Bupati Jembrana I Nengah Tamba dan Wabup I Gede Ngurah Patriana Krisna (Tepat) berjalan, kinerjanya dinilai belum bisa maksimal. Bahkan pola pemerintahan sesuai visi misi belum kentara, salah satunya kendala anggaran yang kurang menunjang.
Kritik ini dilontarkan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jembrana, I Ketut Sadwi Darmawan, Senin (26/4). Ia menilai pembangunan masih terkesan “amburadul” lantaran belum terpolarisasi. Eksekutif dalam hal ini Bupati istilahnya sudah berlari kencang, tetapi tidak disokong dengan perangkat di sekitarnya.
Salah satunya anggaran daerah. “Visi misi yang dituangkan di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), harusnya didukung dengan anggaran kemampuan daerah. Kalau ini tidak didukung (anggaran), tidak akan berjalan visi misinya, stagnan seperti ini setiap tahunnya,” tandas Sadwi.
Dan kemampuan daerah itu, menurutnya, juga perlu ada peningkatan pendapatan untuk mewujudkan pola pemerintahan yang diharapkan. Karena itu menurutnya perlu mengkoordinir OPD (organisasi perangkat daerah) yang mengelola pendapatan daerah, guna meningkatkan pendapatan daerah.
Pihaknya mendorong agar eksekutif melakukan upaya untuk penyesuaian anggaran dan upaya meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Bupati dari pengamatannya sejak mulai bekerja gerak cepat sejak awal dilantik.
Melakukan upaya-upaya hingga ke luar daerah guna mewujudkan visi misinya. Tetapi apabila tidak didukung dengan perangkat yang sesuai, maka akan stagnan.
Anggaran yang sudah terpatok ini, menurutnya harus segera dievaluasi dan disesuaikan dengan RPJMD pemerintahan saat ini. Bila dalam upaya itu perlu payung hukum, eksekutif didorong untuk berkoordinasi dengan DPRD sebagai legislator.
Disinggung apakah akan mempercepat pembahasan APBD Perubahan, itu memungkinkan dilakukan. Sehingga pola pembangunan sesuai visi misi dengan anggaran sesuai. (Surya Dharma/balipost)
