MANGUPURA, BALIPOST.com – Pendapatan asli daerah (PAD) Badung mengalami penurunan akibat menurunnya kunjungan wisatawan di tengah pandemi Covid-19. Wakil rakyat di DPRD Badung meminta agar pemerintah daerah membuka obligasi.
Hal itu terungkap saat rapat paripurna dengan agenda rekomendasi Dewan atas LKPJ Bupati Badung tahun 2020, Selasa (27/4). Dalam rekomendasi yang dibacakan Wakil Ketua I DPRD Badung, I Wayan Suyasa itu meminta Pemerintah, melakukan pemetaan sumber-sumber pendapatan di luar PHR serta dapat melakukan reinvestasi untuk menjaga ketika pendapatan turun.
“Salah satu inovasi yang dapat dilakukan di masa pandemi yakni membuka obligasi, mengajak masyarakat ikut serta berpartisipasi membangun Badung dalam meningkatkan ekonomi,” ungkapnya.
Politisi asal Penarungan, Mengwi ini adanya Covid-19 secara global sangat mempengaruhi pencapaian target PHR yang menjadi sumber pendapatan Badung. Kondisi ini akan membuat pendapatan Badung terancam akan turun lagi jika pandemi masih berlangsung. “Untuk itu perlu adanya pendapatan lain untuk keberlanjutan pembangunan di Badung,” katanya.
Selain itu, legislator Gumi Keris juga meminta pemerintah mengedepankan prinsip efisiensi dan kehati-hatian dalam penggunaan anggaran. Dalam pengadaan barang dan jasa, pemerintah harus benar-benar berdasarkan peraturan yang berlaku. “Pengawas internal pemerintah agar bekerja lebih ditingkatkan dalam melakukan pendampingan dan pengawasan sekaligus monitoring realisasi capaian pelaksanaan program,” ujarnya.
Menanggapi usulan Dewan terkait obligasi, Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta mengaku, akan berhitung dengan cermat dan matang. Hasil rumusan di dalam yakni tim di Pemerintah Kabupaten Badung akan dikoordinasikan kembali dengan DPRD Badung.
“Kami akan melakukan upaya bagaimana darurat pandemi Covid-19 bisa kita tangani dengan baik dan darurat ekonomi ini. Kami yakin pemulihan ekonomi Badung cepat kita tangani,” ungkapnya seraya menambahkan Giri Prasta pun optimis pemulihan ekonomi Badung akan cepat terwujud. (Parwata/Balipost)
