MANGUPURA, BALIPOST.com – Sektor pertanian menjadi salah satu pilihan yang dikembangkan pemerintah di Bali guna mengimbangi merosotnya sektor pariwisata akibat pandemi Covid-19. Hanya saja, dalam mengembangkan sektor yang menyerap banyak tanaga kerja ini perlu redesain dan campur tangan pemerintah secara aktif.
Kepala Balitbang Kabupaten Badung, Wayan Suambara saat ditemui Selasa (27/4) mengatakan, sangat mendukung upaya mengangkat sektor pertanian sebagai penyeimbang pariwisata yang terpuruk. Terlebih, bagi Kabupaten Badung yang 80 persen mengadalkan pendapatan dari sektor pariwisata, sehingga sangat merasakan dampak tersebut.
“Saya sangat mendukung pertanian menjadi sektor yang diangkat sebagai sumber pendapatan selain pariwisata. Sebab, sektor ini masih sangat menjanjikan asalkan dikelola dengan sungguh-sungguh tidak bisa menggunakan cara lama,” ungkapnya.
Menurutnya, mengangkat sektor pertanian sebagai sumber pendapatan perlu campur tangah pemerintah dari hulu ke hilir. Pemangku kepentingan tidak bisa hanya memberikan bantuan tanpa memikirkan hilir atau output dari hasil pertanian. “Perlu redesaign pertanian, jadi tidak bisa menggunakan cara lama memberi bantuan pupuk, benih, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Kita (pemeritah) harus menberi contoh dengan turun langsung menjadi petani,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah menjadi petani bukan berarti harus mencangkul dan mengairi, melainkan menyiapkan alur pertanian dari hulu, yakni bibit, pupuk, PPL hingga menyiapkan hilir dalam hal ini pasca panen. Seperti membantu petani mengolah, mengemas hingga memasarkan. Dengan begitu sektor pertanian memberikan peluang menjanjikan untuk ditekuni.
“Kalau ada yang bilang perhatian pemerintah terdahap sektor pertanian rendah saya tidak sepakat. Perhatian pemeritah terkait sektor pertanian sangat besar ini bisa dilihat dari APBD untuk sektor pertanian besar. Hanya saja itu tadi perlu ada redesaign kosep peetanian,” jelasnya.
Konsep yang ditawarkan mantan Kepala Bappeda ini bukan sekadar teori belaka. Sebab, sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Wayan Suambara telah menerapkannya dalam pengembangan Agro Techno Park (ATP). Dalam pengembangan ATP, pemerintah tidak membeli lahan pertanian milik masyarakat tetapi menerapkan sistem sewa, sehingga terjadi kolaborasi antara pemerintah sebagai pemangku kepentingan dan petani.
“Kami di Badung mencoba pada 20 hektar yang berlokasi di Desa Belok Sidan. Disini tanah petani tidak dibeli, petani tetap jadi pemilik. Tanah petani kita sewa 10 tahun, mereka kita berdayaan, artinya si petani menjadi tenaga kotrak. Berarti petani mendapat pendapatan dari lahan yang disewa, dibayar sebagai tenaga penggarap, dan dibantu dalam pemasaran. Saya optimis dengan konsep ini masyarakat akan bangga menjadi petani karena memberikan kepastian,” ungkapnya.
Disebutkan ATP dibangun untuk pengembangan sentra tanaman kopi di wilayah Badung Utara. Ke depan di samping menjadi kawasan pengembangan pertanian kopi dengan menerapkan teknologi pertanian tepat guna, juga diharapkan kawasan ATP mampu menjadi objek wisata baru di wilayah Badung Utara.
Suambara menambahkan, untuk jangka panjang petani akan menjadi pemilik dari Agro Techno Park nantinya, sehingga diharapkan para petani yang tanahnya disewa oleh pemkab akan membentuk koperasi dalam satu badan hukum yang bekerja sama dengan perusahaan umum daerah (perumda) yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Badung.
“Jadi koperasi petani dengan perumda ini akan membentuk satu badan usaha yang diharapkan nanti bisa mengelola kawasan Agro Techno Park ini, termasuk ada kegiatan-kegiatan bisnis yang dilakukan di dalamnya. Yang jelas Pemkab Badung berharap keberadaan Agro Techno Park ini akan memberikan multiplier efek bagi masyarakat di kawasan ini,” tandasnya.(Parwata/Balipost)
