DENPASAR, BALIPOST.com – Lembaga jasa keuangan (LJK) di Bali diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat. Harapan krama Bali kini pada lembaga keuangan milik krama Bali yaitu BPD Bali dan LPD.
Ketua Badan Kerjasama (BKS) LPD Nyoman Cendikiawan, Kamis (29/4) mengatakan, LPD saat ini tengah fokus menjaga kondusifitas. Selain itu LPD juga menjaga likuiditas, kontinyuitas dan imunitas.
Keberpihakan LPD pada krama Bali, dengan memberikan relaksasi pada nasabah. Karena memang sebelum pandemi, LPD bersikap fleksibel terhadap krama karena tergantung paruman desa.
Ia menegaskan LPD tetap membantu tergantung dari ketersediaan likuiditas masing-masing dan paruman desa. “Jika dalam kondisi normal, likuiditas yang disediakan cukup 15 persen, sekarang LPD menyediakan di atas 20 persen. Sehingga ketika ada krama yang ingin menarik tabungan atau deposito, bisa, karena ini untuk menjaga citra dan kepercayaan krama juga ketika ingin menarik tabungan, likuiditas tersedia,” jelasnya.
Tak dipungkiri, dalam kondisi ekonomi saat ini, banyak juga krama yang menarik tabungannya, walaupun sedikit demi sedikit. Hal ini diduga karena kondisi keuangan masyarakat juga melemah. LPD, pun disebutnya, perlu mengimbanginya dengan mengerem penyaluran kredit agar krama yang membutuhkan uang tabungan, dapat terlayani.
Penyaluran kredit LPD bisa saja lebih longgar, namun LPD juga perlu mempertimbangkan kondisi krama yang membutuhkan dana saat ini. Sehingga penyaluran kredit tidak terlalu massif.
Ia mengatakan LPD dalam menyalurkan kredit tetap berpedoman pada prosedur penyaluran yaitu 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral) dan sesuai kesepakatan paruman desa. “Karena LPD merupakan lembaga intermediasi, menghimpun dana krama dan juga menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit. Dalam mengelola dana krama ini, tentu perlu kehati-hatian,” ujarnya.
Selama ini, LPD juga berkontribusi terhadap dunia usaha di Bali, terutama sektor pariwisata. Dominan penyaluran kredit LPD ke sektor pariwisata, perdagangan besar dan eceran, pertanian, dan jasa.
Penyaluran kredit tergantung potensi wilayah LPD tersebut berada. Jika memang daerah wisata, tentu penyalurannya ke sektor pariwisata yang dominan, seperti hotel, villa, restaurant, termasuk kerajinan.
Direktur Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma mengatakan, BPD Bali merupakan bank milik krama Bali karena pemegang saham BPD Bali adalah Pemprov, Pemkab dan Pemkot di Bali. Oleh karena itu, keberpihakan pada krama Bali menjadi yang utama.
Namun BPD Bali adalah bank yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, agar tidak berdampak sistemik pada sektor yang lain. Meski demikian, Bank BPD Bali terus mendorong pelaku usaha di Bali untuk kreatif dan inovatif dalam menjalankan usaha terutama di masa pandemi, agar usahanya tetap berjalan dan mampu menggerakkan perekonomian.
Ia juga menyebut, dalam dukungan terhadap pelaku usaha terutama UMKM, Bank BPD Bali telah menyalurkan KUR sejak 2012. Plafonnya pun terus bertambah mengingat kinerja KUR BPD Bali cukup baik. Selain pembiayaan KUR, BPD Bali juga melakukan pembinaan pada UMKM di Bali. (Citta Maya/balipost)
