DENPASAR, BALIPOST.com – Ditundanya inaugural flight Singapore Airlines (SQ) ke Bali pada 4 Mei membuat pelaku pariwisata kecewa. Alasan Bali bukan Entry Point bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) membuat persiapan dan simulasi yang telah dilakukan sia-sia.
Menurut Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Gianyar, Adit Pande, pihaknya sebagai insan pariwisata mengaku terkejut dan sangat kecewa. Ia menilai rencana yang sudah dibuat dari 1-2 bulan terakhir, yakni persiapan airport bisa kembali menerima kedatangan orang luar negeri dengan visa khusus, visa bisnis, atau E-Visa menjadi sia-sia.
Semua itu sudah dilaksanakan, bahkan airport sudah siap, hotel yang menjadi karantina selama 5 hari juga sudah siap. Bahkan ia menyebut sudah mengikuti prosedur yang dilakukan oleh airport lainnya.
Demikian pula menyiapkan rumah sakit, klinik dan persiapan untuk swab. “Di masing-masing hotel tempat karantina juga sudah melakukan prokes standar Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability (CHSE) mulai dari tamu datang sampai berada di tempat karantina agar terbebas dari COVID-19,” ungkapnya.
Semua itu sudah disimulasikan. Tetapi pada akhirnya dibatalkan.
Pelaku pariwisata, kara Pande, ketika memperoleh kabar SQ ke Bali merasa ada angin segar. “Ini juga sebagai persiapan atau pelatihan bagaimana nanti kita bisa membuka border yang direncanakan di Juni-Juli ini,” ujarnya.
Mantan Ketua Ubud Hotel Association (UHA) ini menegaskan, kedatangan Presiden juga secara lisan sempat mengatakan, di pertengahan 2021 rencananya border ini dibuka. Walau untuk Mei ditunda, dirinya berharap pada saat Juli nanti tidak ada penundaan lagi. “Kami di Bali sudah menjadi provinsi pertumbuhan ekonomi terpuruk dan berada di No. 34 dari 34 provinsi. Kalau situasi ini terus terjadi, tentunya semua masyarakat Bali sangat terdampak. Semoga semuanya tetap sesuai dengan plan, yakni bisa dibuka dengan prokes,” harapnya.
Ketua DPD Asita 1971 Bali, I Putu Winastra, S.Sos mengatakan, alasan penundaan Singapore Airlines ke Bali itu menunjukan adanya sebuah aturan yang kurang jelas dan tegas. Ada aturan yang tumpang tindih antara pusat dan daerah.
Ia menyebut ini akan menimbulkan keraguan-raguan buat pelaku pariwisata akan dibukanya border pada Juni-Juli. “Kami dari ASITA 1971 sebagai asiosiasi perjalanan wisata berencana mengajak stakeholder pariwisata di Provinsi Bali dan kabupaten/kota untuk bisa bertemu dan bersama-sama mendiskusikan dan menyuarakan apa yang harus kita sampaikan kepada pemerintrah,” katanya.
Hal yang sama juga dikatakan Ketua PHRI Tabanan, I Gusti Bagus Made Damara. Pihaknya mengaku sedih dengan alasan penundaan SQ mendarat di Bali.
Sebagai pelaku pariwisata, dirinya juga mengaku sulit membuat kesimpulan. “Kondisi properti yang sudah lebih dari satu tahun tak beroperasi, sehingga sudah banyak yang rusak maka perlu dana untuk perbaikan,” ucapnya. (Budarsana/BTN)
sudah biasa.. tinggal tunggu azab saja