DENPASAR, BALIPOST.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bali sangat terdampak pandemi Covid-19. Kendati demikian, proyek pembangunan prioritas strategis di Bali tetap berjalan.
“Proyek prioritas strategis jalan terus di tengah pandemi Covid-19,” tegas Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, Rabu (5/5).
Ika Putra mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Bali sangat optimis lima prioritas pembangunan di Bali bisa terwujud di 2021 ini dengan postur belanja Rp 8,5 triliun. Sebab, pembangunan infrastruktur dan pembangunan strategis lainnya berjalan bergandengan dengan penanganan COVID-19 yang telah mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat.
Dikatakan, ada lima bidang prioritas pembangunan Bali yang akan diwujudkan di tahun 2021 sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yaitu sandang, pangan, dan papan, kesehatan dan pendidikan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta bidang pariwisata. Kelima bidang ini didukung oleh pembangunan infrastruktur secara terkoneksi dan terintegrasi.
Di antaranya, melanjutkan program pembangunan shortcut ruas jalan Singaraja – Mengwitani pada titik 7 dan 8 tahun 2021. Total anggaran pembebasan lahan sebesar Rp 193,5 miliar bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali. Sedangkan pembangunan konstruksi titik 7 dan 8 dengan total anggaran Rp 95 miliar bersumber dari APBN Kementerian PUPR.
Melanjutkan pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan yang akan selesai tahun 2022. Total anggaran Rp 555 miliar bersumber dari APBN Kementerian Perhubungan.
Dilanjutkannya, pembangunan fisik Pelindungan Kawasan Suci Besakih, yang dimulai dengan pembebasan lahan dengan total anggaran Rp 174 miliar bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali. Anggaran Pembangunan fisik Rp 784 miliar terdiri dari Rp 276 miliar bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali dan Rp 508 miliar bersumber dari APBN Kementerian PUPR.
Selain itu, juga dibangun Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung, yang diawali dengan normalisasi Tukad Unda dengan anggaran Rp 270 miliar bersumber dari Kementerian PUPR dan pembebasan lahan (tahap I) dengan anggaran Rp 52 miliar bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali. Pembangunan akan dilanjutkan pada tahun 2021 sampai tahun 2022 dengan anggaran Rp 2,5 triliun bersumber dari pinjaman tanpa bunga program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Tidak hanya itu, untuk menjaga stabilitas birokrasi, gaji pegawai tetap diupayakan dibayarkan 100 persen. Bahkan, terkait mandatori dari pusat, anggaran pendidikan di Provinsi Bali mencapai 27 persen. Dana ini lebih tinggi dari ketentuan pusat.
Besarnya anggaran pendidikan ini termasuk salah satunya upaya memecahkan masalah PPDB. Dimana salah satunya kekurangan gedung atau ruang kelas sehingga, pembangunan beberapa SMA/SMK Negeri baru terus dilakukan. Bahkan, pada kondisi pandemi Covid-19 ini, anggaran tersebut akan dipertahankan.
Di sektor kesehatan, Ika Putra menjelaskan sesuai ketentuan Pemerintah Provinsi Bali juga telah melaksanakan anggaran untuk kesehatan sebesar 10 persen di luar gaji pegawai. Penanganan Covid-19 sudah dilaksanakan pergeseran APBD khususnya untuk pelaksanaan vaksinasi tahun ini. Pemprov Bali terus berupaya menuntaskan pelaksanaan vaksinasi bagi 70 % pendudukan Bali.
Dia mengajak seluruh masyarakat Bali agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan (Prokes). Apalagi, varian baru mutasi Covid-19 dari Inggris dan Afrika Selatan sudah masuk di Bali. Dengan taat prokes, maka penyebaran Covid-19 dapat diminimalisasi dengan harapan pandemi Covid-19 bisa cepat berlalu dan ekonomi masyarakat Bali bisa segera tumbuh. (Winatha/balipost)
