BANGLI, BALIPOST. com – Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang ada di Banjar Yeh Mampeh, Desa Batur Selatan, Kintamani tak berfungsi sejak empat tahun terakhir. PLTS bantuan pemerintah pusat tersebut rusak akibat sempat tergenang banjir saat bencana banjir bandang 2017.
Meski sudah lama rusak namun sampai sekarang belum mendapat perbaikan. Hal itu disayangkan Wakil Ketua DPRD Bangli I Komang Carles.
Kepada Bali Post, Senin (10/5), Carles menuturkan dirinya sempat meninjau langsung kondisi PLTS tersebut. Berdasarkan informasi yang didapat, PLTS itu dibangun pemerintah pusat hampir bersamaan dengan PLTS yang ada di Banjar Bangklet, Desa Kayubihi Bangli.
Seperti yang diketahui PLTS Bangklet saat ini telah dikelola oleh Perusda BMB dan listrik yang dihasilkan dijual ke PLN. Carles mengaku tidak tahu pasti berapa daya listrik yang dihasilkan PLTS di Yeh Mampeh.
Dipastikan lebih kecil dibanding PLTS Bangklet. Saat masih bisa berfungsi, listrik yang dihasilkan PLTS Yeh Mampeh dikelola oleh masyarakat setempat dan dimanfaatkan untuk penerangan di Pura, rumah warga dan lampu penerangan jalan di banjar itu. “Sejak musibah bencana 2017 lalu itu, PLTS di sana tidak berfungsi dan tidak bisa menghasilkan listrik sama sekali. Karena saat itu beberapa komponennya rusak akibat sempat tergenang air, dan kabelnya putus dilarikan banjir,” ungkap Carles.
Lanjut dikatakannya, dari hasil koordinasinya dengan Pemkab Bangli, PLTS di Yeh Mampeh asetnya masih tercatat milik pemerintah pusat. Belum dihibahkan ke kabupaten. Carles mengaku dirinya sempat menyampaikan kondisi PLTS di Yeh Mampeh secara langsung ke Bupati Bangli.
Dengan harapan PLTS itu segera diperbaiki pemerintah dan bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. “Kalau memang asetnya masih kewenangan pusat kita harapkan agar ditindaklanjuti. Kan kasian bantuan pusat yang begitu besar tidak terpelihara,” kata wakil rakyat asal Batur itu.
Bupati, diakuinya cukup responsip menanggapi yang disampaikannya. Rencananya minggu ini pihaknya di dewan akan memanggil OPD terkait.
“Harapan kami selaku wakil rakyat bagaimana bantuan PLTS itu bisa terpelihara karena keberadaannya sangat dimanfaatkan masyarakat di sana. Atau kalau memang dikerjasamakan dengan PLN juga bisa memberikan pendapatan ke daerah. Jika memang kendalanya aset, kami harapkan OPD terkait bisa segera mengurusnya,” pungkasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Plt. Kabag Perekonomian Setda Bangli Dwi Wahyuni membenarkan bahwa PLTS di Yeh Mampeh kondisinya sudah rusak dan tidak bisa berfungsi. Dulunya pemerintah pusat membangun PLTS di Yeh Mampeh, karena wilayah itu belum terjangkau listrik PLN.
Hingga saat ini PLTS itu masih jadi tanggungjawab pusat. Pemerintah pusat sempat berencana mengibahkan PLTS itu ke kabupaten sekitar tahun 2019. Akan tetapi karena kondisinya sudah rusak kabupaten belum bisa menerimanya. “Karena kalau nanti diserahkan dalam kondisi rusak, kami yang salah kalau PLTS itu sampai tidak berfungsi,” ujarnya.
Menurutnya untuk memperbaiki PLTS, butuh biaya tinggi. Sebab alat komponennya mahal. (Dayu Swasrina/balipost)
