DENPASAR, BALIPOST.com – Anjloknya pendapatan dari sektor Pajak Hotel dan Restoran (PHR) diprediksi berkepanjangan. Krisis keuangan di birokrasi ini harus segera dicarikan solusi. Mitigasi atas dampaknya juga perlu segera dilakukan.
Pandangan tersebut dilontarkan Akademisi UNHI Putu Krisna Adwitya Sanjaya dan Akademisi Unud Made Gede Wirakusuma kepada Bali Post, Minggu (9/5). Para dosen Ekonomi ini berpandangan mitigasi risiko krisis anggaran harus segera dilakukan. Dari sini akan ditemukan solusi atau jalan keluarnya. Pendekatan alternatif untuk bertahan merupakan solusi jangka pendek yang harus dipilih, jika tak ingin birokrat benar-benar terperosok ke jurang krisis.
Putu Krisna Adwitya Sanjaya mengatakan, selama setahun terakhir pandemi Covid-19 secara otomatis menyebabkan penerimaan daerah juga menurun terutama dari sisi penerimaan perpajakan. Menurutnya, yang perlu dilakukan pemerintah untuk bisa memitigasi risiko krisis keuangan internal di antaranya dengan penerbitan obligasi berjangka yang bisa dijual di market domestik atau luar negeri.
Pemda juga harus melihat kembali pos-pos anggarannya dan kembali me-refocusing anggaran ke bidang-bidang prioritas. Pinjamam internal dan eksternal yang mana Bali sendiri sudah mengajukannya ke pemerintah pusat melalui program pemulihan ekonomi. Pemda juga masih memiliki unit- unit usaha yang bisa dioptimalkan pendapatannya saat ini.
Ekstensifikasi perpajakan juga bisa dilakukan seperti pajak digital, pajak lingkungan, serta mengejar investasi domestik dan internasional. “Ini untuk strategi ke depannya dalam kaitan perluasan perpajakan sebagai alternatif strategi penerimaan pendapatan. Harus serius dan segera dibahas, dikerjakan dan diimplementasikan,” ujarnya. (Citta Maya/balipost)
