Ilustrasi. (BP/tomik)

BANDUNG, BALIPOST.com – Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) penanganan COVID-19 Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan setiap rumah sakit (RS) harus valid dalam mengidentifikasi status jenazah yang meninggal karena COVID-19. Hal ini dikemukakannya menyusul adanya ratusan warga meninggal belum terkonfirmasi sudah dimakamkan di TPU Cikadut yang khusus untuk korban jiwa COVID-19.

Dikutip dari Kantor Berita Antara, berdasarkan catatan pengelola TPU Cikadut, sejak Januari 2021 ada sebanyak 998 jenazah yang dimakamkan dengan protokol kesehatan COVID-19. Dari total tersebut, 796 di antaranya merupakan jenazah yang dipastikan terkonfirmasi COVID-19.

Baca juga:  Tambahan Kasus COVID-19 Bali Masih Tinggi, Ada di Atas 260 Orang

Sedangkan sisanya, sebanyak 202 jasad merupakan suspek COVID-19 dan probabel COVID-19. “Kita sudah menetapkan lokasi pemakaman khusus jenazah COVID-19 di TPU Cikadut. Tapi kalau tidak COVID-19, ya jangan divonis COVID-19. Ini makanya rumah sakit harus benar-benar valid saat RS memvonis ini,” kata Ema di Bandung, Jawa Barat, Selasa.

Seperti diketahui, saat ini ada sejumlah makam di TPU Cikadut yang dibongkar oleh pihak keluarga karena jenazah yang meninggal ternyata tidak terkonfirmasi COVID-19. Ema menilai hal tersebut bisa menjadi polemik di masyarakat.

Baca juga:  Transmisi Lokal COVID-19 Masih Terus Bertambah, WNA Pun Tertular

Karena itu, jangan sampai ada jenazah yang tidak terkonfirmasi COVID-19 namun divonis dengan status COVID-19. “Setahu saya Dinas Kesehatan sudah rapat dengan seluruh pimpinan RS, dan ini harus benar-benar valid, jangan sampai karena di Bandung kan lahannya masih luas,” kata Ema.

Selain itu, menurutnya TPU Cikadut pun hanya diperuntukkan untuk jenazah COVID-19 asal Kota Bandung. Untuk itu, ia mengaku akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah lain karena ada jenazah dari wilayah lain yang juga dimakamkan di TPU Cikadut.

Baca juga:  Nasional Catat Jumlah Kasus COVID-19 Baru di Atas 5.200

“Jadi kalau logika dan pemahaman saya lokasi pemakaman COVID-19 itu seluruh kabupaten dan kota punya masing-masing,” katanya. (kmb/balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *