JAKARTA, BALIPOST.com – Lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia dalam sepekan terakhir makin mengkhawatirkan. Terlebih, dari whole gnome sequencing (WGS), varian Delta yang pertama kali ditemukan di India makin banyak jumlahnya.
Kondisi ini pun mengundang keprihatinan berbagai pihak. Dikutip dari Kantor Berita Antara, Ekonom yang juga Co-Founder Narasi Institute Fadhil Hasan, Jumat (18/6) mengkhawatirkan lonjakan kasus COVID-19 varian Delta dan potensi meningkatnya angka kematian akan mengancam pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung.
Data Satgas Penanganan COVID-19 Nasional, per 18 Juni 2021 memperlihatkan terjadi penambahan 12.990 orang. Kumulatifnya menjadi 1.963.266 orang. Pasien yang sembuh bertambah sebanyak 7.907 orang. Total pasien sembuh menjadi 1.779.127 orang.
Sementara itu untuk pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang meninggal jumlahnya mencapai 290 orang. Sehingga kumulatifnya menjadi 54.043 orang.
Jumlah pasien COVID-19 yang masih dirawat mencapai 130.096 orang. Selain itu, masih terdapat 111.635 suspek.
Ia menyebut lonjakan kasus COVID-19 berpotensi membuat ekonomi domestik kembali ke zona resesi. “Varian Delta ini seperti kotak pandora, bila kita menyikapinya biasa-biasa saja dan akhirnya terbuka, ancaman resesi dapat terjadi di sepanjang 2021,” ujarnya.
Pemerintah diimbau segera menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total atau menyeluruh. Juga mempercepat vaksinasi untuk menghentikan lonjakan penularan COVID-19.
Fadhil menyarankan pemerintah perlu segera menerapkan kembali PSBB di wilayah zona merah sebelum fasilitas kesehatan ambruk dan penularan COVID-19 semakin tidak terkendali. “Selain menerapkan PSBB di zona merah, pemerintah perlu mempercepat vaksinasi di daerah zona merah untuk mencegah penyebaran lebih lanjut COVID-19,” ujarnya.
Fadhil meminta kebijakan pemerintah untuk 3T (testing, tracing, treatment) harus digalakkan secara serius dengan ancaman sanksi tegas. “Pemberlakuan PSBB di daerah zona merah perlu dilaksanakan dengan menutup untuk sementara berbagai kegiatan masyarakat yang mengundang kerumunan masa (pernikahan), kegiatan ibadah, tempat hiburan dan pariwisata, mall, dan lain-lain,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga diminta memitigasi potensi ekonomi kembali tumbuh negatif pada beberapa kuartal mendatang. Terutama dampak berkurangnya lapangan ketenagakerjaan, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan.
“Program bantuan sosial perlu dipercepat dan diperluas disertai efektivitas yang lebih baik. Besar kemungkinan besarnya aggaran bantuan sosial dan kesehatan perlu direvisi lagi, mempertimbangkan perkembangan kasus lonjakan baru COVID-19,” ujarnya.
Pemerintah juga disarankan untuk meninjau kembali anggaran prioritas. Terutama untuk berbagai program infrastruktur yang lebih berdampak jangka menengah dan panjang. (kmb/balipost)
