DENPASAR, BALIPOST.com – Work from Bali (WFB), program yang digulirkan pemerintah pusat untuk menggeliatkan pariwisata Bali nasibnya terancam. Pasalnya, beberapa kota di Jawa yang merupakan asal dari ASN yang akan melakukan WFB mengalami lonjakan kasus COVID-19.
Dari data Satgas Penanganan COVID-19 Nasional per 18 Juni 2021, lima besar penyumbang tambahan kasus terbanyak berasal dari Jawa. Urutannya DKI Jakarta (4.737 kasus), Jawa Barat (2.791 kasus), Jawa Tengah (1.331 kasus), Jawa Timur (731 kasus), dan Daerah Istimewa Yogyakarta (592 kasus).
Adanya lonjakan kasus ini membuat pelaku pariwisata cemas terhadap nasib WFB dan open border yang jadwalnya hanya tinggal beberapa minggu saja. Namun, mereka meminta meski ada lonjakan kasus, WFB harus tetap berlanjut.
Wakil Ketua IHGMA Chapter Gianyar I Wayan Sumandia mengatakan, walau terjadi lonjakan kasus di beberapa kota di Pulau Jawa, program WFB mesti tetap berlanjut. Hanya saja, perlu melakukan pengetatan, khususnya dari sisi penerapan Protokol Kesehatan (Prokes).
Ia menilai jika WFB dibatalkan, kasihan hotel-hotel yang sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. “Saya berharap, pemerintah atau dinas terkait yang akan menugaskan pegawainya bekerja dari Bali benar-benar harus memastikan diri sehat dan bebas COVID, sebelum berangkat ke Bali,” katanya.
Demikian pula dengan pemerintah daerah dan Satgas yang ada di Bali, termasuk pihak-pihak yang terkait bisa melakukan pemantauan yang ketat terhadap semua tamu-tamu yang datang dalam program WFB ini. Pengawasan itu sangat penting, agar Bali sebagai tuan rumah WFB tidak sampai mengalami peningkatkan kasus COVID-19 ini. “Saya juga berharap, nantinya antara program pemerintah pusat tentang WFB dan rencana pembukaan border internasional yang ditunggu-tunggu masyarakat Bali bisa berjalan seimbang,” ucap pengurus PHRI Badung dan Bali Villa Association Bidang Marketing ini.
Artinya, Bali sangat membutuhkan wisatawan untuk menggeliatkan kapariwisataan yang akan berhimbas pada pertumbuhan ekonomi. Namun mesti diimbangi dengan kewaspadaan, sehingga program bagus dari pemerintah ini tidak menjadi kluster baru. “Intinya kami sebagai pelaku pariwisata yang sudah setahun lebih mengalami vakum dan tidak berpenghasilan sehat, sangat berharap pemerintah daerah dan pusat bisa mewujudkan plan membuka border internasional sesuai jadwal yang sudah diwacanakan yaitu di Juli depan,” imbuh General Manager FuramaXclusive Resort & Villas, Ubud ini.
Ketua Bali Villa Association (BVA), I Gede Nik Sukarta mengatakan, adanya lonjakan kasus di daerah yang menjadi pasar potensial untuk destinasi Bali menjadi sebuah tantangan sekaligus sebuah harapan. Dengan kondisi seperti itu, akan mendorong pemerintah untuk membuat sebuah kebijakan dan opsi-opsi jika nantinya WFB atau open border belum bisa dilaksanakan. “Tentu ini sebuah risiko. Apapun kebijakannya ada risikonya dan itu mesti tetap dilakukan. Lakukan dengan Standard Operational Procedure (SOP) yang ketat mengenai Prokes CHSE,” ungkapnya.
Ia mengatakan pemerintah daerah dan di back up TNI, Polri seyogyanya jangan ragu open border, namun tentu dengan perencanaan matang dan action yang brilliant. “Intinya jangan tunda lagi, namun siapkan SOP dan mitigasi plan yang akurat. Semua stakeholder paham dan secara disiplin pasti mengikuti SOP-nya,” tegasnya.
Walau ada sedikit perasaan khawatir terhadap program itu, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan semua stakeholders. “Hasilnya biarkan alam semesta dan Ibu Pertiwi mapeice sane becik (memberikan yang terbaik). Kami ikhlas. Kalau toh ditunda karena situasi dan kondisi harus demikian, pemerintah harus siap lockdown dan siapkan sembako buat rakyatnya, khususnya yang terdampak, karena pariwisata belum bisa maksimal,” ujar Nik. (Budarsana/balitravelnews)
