JAKARTA, BALIPOST.com – Kecepatan vaksinasi adalah game changer dalam mengatasi pandemi COVID-19. Karena itu, seluruh elemen bangsa, termasuk alumni UGM atau Kagama harus membantu Pemerintah dalam percepatan vaksinasi.
Sehingga vaksinasi bisa diakses oleh semua warga masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PP Kagama AAGN Ari Dwipayana dalam Webinar, “Vaksin untuk Disabilitas, Menyediakan Akses Inklusif untuk Semua”, yang diselenggarakan PP Kagama bersama Center for Tropical Medicine UGM, pada Jumat (2/7).
Ari yang juga Koordinator Staf Khusus Presiden RI, juga menyampaikan bahwa saat ini berbagai negara sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan vaksin. Terbatasnya negara produsen vaksin serta tingginya permintaan vaksin, membuat vaksin menjadi rebutan.
Karena itu, Pemerintah telah menempuh berbagai cara untuk mendapatkan vaksin, baik melalui pendekatan multilateral maupun bilateral. Selain itu, Pemerintah juga terus mengembangkan program vaksin nasional, yang disebut vaksin merah putih.
Untuk mencapai herd immunity, Indonesia membutuhkan vaksin yang tidak sedikit. Setidaknya, vaksinasi harus bisa menjangkau 70 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
Itu artinya Pemerintah harus bekerja extra ordinary untuk memastikan ketersediaan vaksin sehingga mampu diakses oleh semua warga masyarakat Indonesia. Menurut Ari, tantangan utama dalam vaksinasi bukan hanya ketersediaan vaksin tapi juga sejauhmana akses masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan bisa memperoleh vaksin dengan cara yang mudah dan cepat.
Ari memaparkan bagaimana upaya Presiden Jokowi untuk mempercepat vaksinasi dengan mengerahkan berbagai jalur dan seluruh kekuatan yang ada. Presiden menargetkan vaksinasi bisa dilakukan 1 juta dosis per hari di Juli. Target Presiden meningkat lagi 2 juta dosis di Agustus.
Presiden Jokowi juga memberikan prioritas pada kelompok-kelompok rentan untuk mendapatkan vaksin. Penentuan kelompok prioritas menjadi penting karena mereka harus bisa terlindungi dari penularan COVID.
Karena itu, selain diberikan pada tenaga kesehatan dan pelayan publik, vaksin juga diprioritaskan pada manula dan disabilitas. Ari juga mengingatkan bahwa pemberian vaksin untuk disabilitas juga memerlukan edukasi dan pendampingan.
Karena bersandar dari hasil survei, masih ada sebagian masyarakat yang menolak atau masih ragu-ragu untuk divaksin. Untuk itu, diperlukan kepedulian antar warga masyarakat, semangat saling bantu, saling mengingatkan, agar vaksin bisa diakses oleh semua, termasuk penyandang disabilitas.
Webinar ini menghadirkan tiga keynote speaker. Selain Ari Dwipayana, hadir memberikan pidato kunci Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini, serta Staf Khusus Presiden RI Angkie Yudistia. (kmb/balipost)
