SEMARAPURA, BALIPOST.com – Kasus dugaan penyalahgunaan dana PKB 2019 kian terkuak. Setelah penyelidikannya dibuka pihak Kejari Klungkung, sejumlah perbekel yang di Nusa Penida mengakui telah memberikan “setoran” dana Rp 10 juta, sebagai bentuk dukungan agar Duta Klungkung dari Nusa Penida bisa tampil maksimal dalam Pawai PKB 2019.
Tetapi, ada juga desa-desa yang menolak memberikan dukungan dana sebesar Rp 10 juta itu. Desa yang ikut memberikan dukungan anggaran itu, di antaranya adalah Desa Sekartaji.
Perbekel Desa Sekartaji I Made Carma, saat dihubungi Minggu (4/7) malam, mengakui desanya ikut berpartisipasi dalam kegiatan PKB 2019 itu. Dukungan anggaran Rp 10 juta ini, diambilkan dari APBDes. Guna mendukung penampilan dalam pawai PKB 2019 yang secara khusus menampilkan Tari Baris Jangkang, lengkap dengan pembawa bendera, baleganjur hingga barisan jegeg bagus.
Carma menambahkan, awalnya seluruh perbekel diundang pihak kecamatan. Saat itu pertemuan dikatakan dipimpin langsung Camat Nusa Penida saat itu I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya bersama Kasi terkait di Caspla Kutampi Kaler, sekitar Pebruari 2019.
Saat itu pihak kecamatan menyampaikan bahwa Nusa Penida akan mewakili Klungkung dalam PKB 2019. Di sana dirinci anggarannya, bahwa kalau Nusa Penida mau tampil maksimal dalam PKB, anggaran dari Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Klungkung tidak akan cukup.
Sehingga dalam pertemuan itu, Carma mengatakan disepakati sejumlah perbekel ada dukungan anggaran dari desa-desa senilai Rp 10 juta. Namun, dari 16 desa di Kecamatan Nusa Penida, hanya sembilan desa yang ikut menyetorkan anggaran ke kecamatan. “Dari kabupaten memang ada anggarannya. Tetapi untuk tampil maksimal anggaran kabupaten katanya tidak mencukupi. Sehingga desa ikut membiayai kontingen. Setiap desa memberikan dukungan anggaran Rp 10 juta,” katanya.
Perbekel Desa Sakti Nusa Penida Ketut Partita, saat dihubungi juga menyampaikan ada sembilan desa yang ikut berpartisipasi dalam memberikan dukungan anggaran itu. Tetapi dia menegaskan, saat itu Desa Sakti memutuskan tidak ikut memberikan dukungan dana.
Karena dalam pengiriman kontingen PKB ini, Desa Sakti memilih memproses sendiri wakilnya dari desa, dengan biaya sendiri dari APBDes. Di luar dari pembiayaan yang dianggarkan Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Klungkung.
“Waktu itu Wakil Desa Sakti mendapat tugas sebagai pembawa bendera dalam pawai itu, melibatkan sebanyak 20 orang,” katanya.
Partita menambahkan, ada tujuh desa yang memilih sikap serupa, tidak ikut menyetorkan dana ke kecamatan. Dari tujuh desa itu, di antaranya Desa Sakti, Jungut Batu dan Lembongan. (Bagiarta/balipost)
typical penjabat .
selalu ambil kesempatan setiap ada sempat.. meski urusannya muter sana muter sini…ya ternyata uud..