DENPASAR, BALIPOST.com – COVID-19 kembali mengganas, Bali diharapkan tidak lengah terhadap situasi ini. Pandemi COVID-19 bukan hanya masalah Indonesia tapi seluruh dunia.
Oleh karena itu, penanganan pandemi harus totalitas, bekerjasama dengan akademisi, pemerintah dan masyarakat. Demikian disampaikan Rektor Universitas Bali International Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD-KHOM., Rabu (7/7).
“Kalau pemerintah sudah berupaya tapi masyarakat belum bisa masuk ke program secara keseluruhan, maka belum bisa. Di Indonesia terlihat seperti itu. Ada unsur non ilmiah yang menghambat pengendalian yaitu masyarakat masih banyak yang menolak,” ujarnya.
Penanganan dari hulu ke hilir harus dilakukan. Di hulu, kita sudah berupaya menekan penularan, sudah melakukan prokes.
Pemerintah sudah berusaha kuat untuk melakukan usaha-usaha untuk mengurangi. Selain itu upaya vaksinasi oleh pemerintah juga harus diapresiasi karena biaya vaksin tidak ringan dan itu harus didiukung untuk mencapai herd immunity.
“Tapi jangan salah, dengan vaksinasi belum tentu bisa melepaskan prokes, karena dia akan tetap menginfeksi sebab jaminan vaksinasi kan tidak 100%. Jaminan vaksinasi lebih kepada mengurangi infeksi, mengurangi kesakitan, dari berat menjadi ringan tapi tetap masih bisa, tidak ada yang memproteksi 100%,” ungkapnya.
Hal yang penting harus dilakukan adalah upaya menyadarkan masyarakat agar mau bersama-sama memerangi Covid-19 ini. Sebab, pandemi Covid-19 tidak hanya menyangkut aspek kesehatan tapi juga telah menyentuh aspek ekonomi, sosial, budaya. “Jangan sampai ada oposisi dengan pemerintah. Kita harus bersatu, bersama-sama bekerja untuk kepentingan rakyat karena rakyat dalam kondisi gawat yang harus diselamatkan,” cetusnya.
Sementara tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang ada saat ini sudah bekerja dengan maksimal. Perlu upaya untuk mengurangi beban rumah sakit, di samping fasilitas ditingkatkan begitu juga SDM ditingkatkan. “Bagaimana menjaring agar tidak semua pasien Covid-19 itu ke rumah sakit, dengan skrining aktif di tingkat puskesmas, desa, melakukan suatu penyekatan secara aktif,” ujarnya.
Pengamat ekonomi Prof. Gede Sri Darma mengatakan, sejak awal ia mengatakan bahwa Indonesia dan Bali harus dijadikan zona hijau terlebih dulu. Jika belum terwujud maka akan semakin lama pula penanganan pandemi itu sehingga membutuhkan biaya yang besar.
Apalagi pendapatan pemda khususnya Bali hanya mengandalkan dari sektor pariwisata. Jika penanganan pandemi ini berlangsung lebih lama lagi, maka akan terjadi kemarahan yang luar biasa bahkan chaos.
Menurutnya, saat ini sudah mulai chaos, terlihat dari komen di media sosial dari masyarakat Indonesia yang tidak sesuai dengan karakter orang Indonesia yang santun dan penuh etika. Kata kuncinya adalah bersama-sama menjaga Bali tetap zona hijau. (Citta Maya/balipost)
