MANGUPURA, BALIPOST.com – Pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) di Kabupaten Badung mendatangi gedung DPRD Badung di Sempidi, Badung, Kamis (8/7). Jajaran pengurus mengeluhkan tak lagi mendapat bantuan dari pemerintah setempat.
Ketua BMPS Kabupaten Badung, Wayan Retha mengatakan, subsidi pembiayaan pendidikan yang dulunya sempat diberikan Pemkab Badung kini mandek. Terlebih, Sekolah Menengah Atas (SMA) kini diambil alih pihak Provinsi Bali menambah sengsara sekolah swasta di Badung lantaran tidak ada lagi subsidi dari pemerintah kabupaten.
“Proteksi penerimaan siswa baru ini juga kita sering menuai masalah, karena kami setiap tahun mengalami kekurangan murid. Bahkan ada 10 SMP swasta yang sakit. Belum lagi SMA swasta di Badung yang kembang kempis yang tidak perlu kami jelaskan panjang lebar lagi,” ujarnya.
Mendengar keluhan BMPS Kabupaten Badung, Ketua DPRD Badung, Putu Parwata mengakui, operasional sekolah swasta bersumber dari penerimaan SPP. Sehingga ketika tidak memungut SPP, sekolah juga tidak ada sumber pendapatan lainnya.
“Disinilah sebetulnya peran pemerintah. Nanti kita akan rancang regulasi serta rekomendasi untuk bisa melakukan subsidi ini sehingga nanti pemerintah tidak ragu lagi dalam membantu sekolah swasta ini. Ada kebijakan agar sekolah swasta ini bisa hidup, yakni adanya penerapan kolaborasi serta pembinaan sekolah dalam penerimaan siswa,” ungkapnya.
Kendati demikian, politisi asal Dalung, Kuta Utara berharap sekolah swasta tetap menjaga kualitas agar tetap bisa eksis, yakni membagun platform berbasis teknologi. “Pedagogik harus dimaksimalkan serta pemerintah harus memberikan insentif pihak sekolah swasta agar bisa hidup, karena terjadi ketimpangan penerimaan siswa. Kami akan mengawal ini dengan bapak Wayan Suyasa agar mendapatkan solusi dari pemerintah. Pemerintah tidak boleh duduk manis, diam saja menyikapi masalah ini,” terangnya.
Sementara Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa mengatakan, Pemerintah Kabupaten Badung sangat ingin memberikan ruang bagi sekolah swasta dengan mendorong stimulus kepada sekolah swasta melalui APBDnya walaupun secara indeks tidak secara maksimal. “Ada keinginan sekolah swasta dalam memperoleh siswa dalam penerimaan siswa saat ini, kita saat ini tidak bisa memaksa siapapun, kita di pemerintah pasti akan memberikan ruang kepada siapa pun untuk membangun dunia pendidikan kita di Badung,” ujarnya.
Untuk kelanjutan bantuan stimulus agar tetap berlanjut , Adi Arnawa mengakui saat ini belum bisa dilaksanakan, karena melihat kondisi celah fiskal Badung yang tidak memungkinkan. “Kita masih melakukan pemenuhan biaya operasional pemerintah dulu, setelah itu tertutupi. Pemerintah akan tetap hadir dalam membantu sekolah swasta ini, dan kita akan carikan formulasi untuk melakukan kolaborasi agar sekolah swasta di Kabupaten Badung bisa tetap eksis,” terangnya. (Parwata/balipost)
