MANGUPURA, BALIPOST.com – Tantangan terberat dihadapi sekolah swasta di masa pandemi COVID-19 ini. Terutama di Kabupaten Badung.
Apalagi, sejak pengambilalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari Kabupaten/Kota ke Provinsi pada 2017 lalu semakin memberatkan SMA/SMK swasta di Kabupaten Badung. Saat SMA/SMK dikelola kabupaten/kota, SMK swasta mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) sebesar Rp 1.500.000 per siswa per tahun yang bersumber dari APBD, melengkapi BOS reguler sebesar Rp 1.500.000 dari APBN.
Sehingga setiap peserta didik SMK swasta di Badung per tahun mendapatkan bantuan total Rp 3.000.000. Sedangkan untuk SMA jika ditotal mendapatkan Rp 2.000.000 karena pertimbangan tidak memerlukan biaya praktik seperti di SMK.
Praktisi Pendidikan, Dr. Drs. I Made Gde Putra Wijaya, S.H., M.Si., berharap pemerintah Provinsi Bali mampu memberikan BOSDa meskipun jumlahmya tidak sama ketika SMA/SMK berada di bawah pemerintah kabupaten/kota. Sebab, sejak diambil alih oleh Pemprov, SMA/SMK swasta belum pernah menerima BOSDa. “Memang sudah pernah ada wacana pemberian BOSDa, bahkan sudah ditandatangani oleh kepala sekolah tapi realisasinya belum sampai sekarang,” tandas Putra Wijaya di Denpasar, Jumat (9/7).
Mengenai jumlah, Putra Wijaya yang juga Ketua YPLP Kabupaten PGRI Badung ini berharap minimal Rp 1.000.000 agar SMK swasta lebih berdaya menanggung beban operasional. Jika hanya mengandalkan BOS reguler sebesar Rp 1.500.000, pihaknya merasa berat.
Terlebih, jumlah peserta didik tiap tahun ajaran baru semakin menurun drastis. Ini karena gencarnya pembangunan sekolah negeri oleh pemerintah serta dipaksakannya peserta didik baru yang melampaui kapasitas di sekolah negeri.
Dengan pemeberian BOSDa, menurutnya, setidaknya mampu mengikis rasa ketidakadilan dan dikotomi antara-sekolah negeri dan swasta. “Masalahnya kenapa hanya SMA/SMK negeri saja yang diberi BOSDa? Memangnya yang sekolah di swasta itu bukan anak bangsa,” sentil Putra Wijaya. (Winatha/balipost)
