DENPASAR, BALIPOST.com – Sebanyak 19 provinsi, termasuk Bali, mendapat teguran tertulis dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian terkait realisasi anggaran penanganan COVID-19. Hal ini diungkapkan Tito dalam keterangan pers virtual, Sabtu (17/7) malam.
Ia mengatakan teguran tertulis ini disampaikan Sabtu. “Teguran tertulis ini, mohon maaf merupakan langkah yang cukup keras karena jarang kami keluarkan. Kepada 19 provinsi dengan data-data yang kita miliki,” tegasnya.
Mereka disebut belum merealisasikan padahal uangnya sudah ada. Baik itu untuk kegiatan penanganan COVID-19, kemudian insentif nakes, dan lainnya.
“Kami sudah menyisir dan sudah rapat berkali-kali dengan kepala daerah. Masih ada beberapa daerah yang belanja untuk penanganan COVID dan insentif nakes masih belum banyak berubah,” urainya.
Bali yang ditegur tertulis dengan No surat 900/3918/SJ dinilai belum melakukan realisasi innakesda (insentif nakes daerah) yang bersumber dari refocusing 8 persen DAU/DBH TA 2021 yang dianggarkan dalam APBD TA 2021 sebesar Rp 25.225.000.000. Selain Bali, 18 provinsi lain yang mendapatkan surat teguran adalah Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Babel, Jawa Barat, DI Yogyakarta, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.
Ia mengatakan masyarakat yang terdampak dari PPKM Darurat ini harus didata dan dibantu. Pemerintah daerah, lanjutnya, harus sharing burden (berbagi beban) karena yang ada pada garis depan adalah pemerintah daerah.
Disebutkannya, yang paling tahu situasi dan kondisi masyarakatnya adalah pemda. Terutama desa dan pemda tingkat II. “Itu yang paling paham situasinya,” ujarnya. (Diah Dewi/balipost)
Gubernurnya aja jarang keliatan, dari awal covid Bali memang yang jarang terdengar menyalurkan bantuan dari pemerintah. Kami disini malah sering lihat pribadi/swasta yang menyalurkan bantuan seperti sembako/nasi bungkus harian