MANGUPURA, BALIPOST.com – Sebelum dilaksanakannya penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Kemensos secara virtual dari RJ Bupati Puspem Badung, Sabtu (17/7). Rakor yang dipimpin langsung Menteri Sosial Tri Rismaharini didampingi Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin ini diikuti oleh bupati/walikota se-Jawa dan Bali.
Bupati Giri Prasta didampingi Sekda Adi Arnawa dan Kadis Sosial I Ketut Sudarsana mengatakan 3000 paket akan diberikan oleh Kementrian Sosial yang dimana Senin (19/7) ini akan langsung didistribusikan ke kabupaten/walikota se-Jawa Bali dan selanjutnya pemerintahan kabupaten/kota membagikan kepada masyarakatnya yang belum menerima bantuan.
“Nanti apabila beras yang dikirim dari pusat sudah sampai di Badung, kami Pemkab Badung akan segera bagikan kepada masyarakat di Kabupaten Badung. Bantuan pangan non tunai ini akan kami berikan kepada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tunai di Kabupaten Badung. Karena di Badung ini akan ada masyarakat yang mendapat Bantuan Langsung Tunai yang berasal dari APBD dan Bantuan Pangan Non Tunai yang berasal dari Kementrian Sosial. Sehingga yang sudah mendapat sembako tidak lagi mendapat tunai begitupun sebaliknya,” jelas Bupati.
Bupati juga mengatakan kedepannya apabila ada masalah serta masyarakat yang belum mendapatkan bantuan ini di Kabupaten Badung dalam penyaluran bansos ini, pihaknya sudah menyiapkan posko pengaduan di Dinas Sosial Kabupaten Badung. Sehingga masyarakat bisa melapor ke sana dan tidak bingung lagi harus melapor ke mana.
Sementara itu Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan akan terus memperkuat validitas dan akurasi data kemiskinan, sehingga akan semakin meningkatkan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan. Dengan rapat koordinasi ini, memastikan proses pemutakhiran data berjalan dengan transparan dan partisipatif.
Selain itu, penguatan akurasi data juga dilakukan dengan dukungan seluruh kepala daerah se-Jawa Bali. Mensos memastikan kesiapan Kemensos dalam mendukung kebijakan pemerintah mengantisipasi pemberlakukan penerapan PPKM Darurat.
Kemensos bersama kepala daerah se-Jawa Bali, berada pada klaster perlindungan sosial dengan menyediakan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak. Yang paling penting Kementerian Sosial tidak memberikan bantuan langsung tunai tetapi bantuan pangan non tunai yang berupa sembako.
Pihaknya memohon kepada seluruh kepala daerah se-Jawa Bali agar data yang ada jangan sampai membuat pihak menerima bansos mendapat bantuan yang lain atau double. “Terserah kepada kepala daerah karena kepala daerahlah yang paling tahu dan mengerti siapa yang membutuhkan, pemilik toko yang tutup selama PPKM Darurat ini bisa diberikan bantuan, karena itu masuk dalam sasaran penerima bantuan,” jelasnya.
Ke depannya akan dievaluasi di lapangan. Selain itu, akan merespons cepat terhadap permasalahan- permasalahan yang ada di lapangan. “Dan ini untuk bukti pelaporan atau SPJ cukup di foto saja dan ini kita berharap semuanya berjalan sesuai apa yang diharapkan. Dan nanti seluruh kepala daerah untuk menghubungi pihak kami untuk berkoordinasi, serta terus mengingatkan masyarakatnya untuk ikuti prokes yang ketat dan kurangi mobilitas kalau tidak ada keperluan sehingga angka COVID ini bisa cepat turun,” ujarnya. (Adv/balipost)
