DENPASAR, BALIPOST.com – Di hari pertama perpanjangan PPKM Darurat, istilah yang berlaku selama 3-20 Juli tak lagi digunakan. Kini sebutannya menjadi PPKM Level 4 Jawa-Bali sesuai Instruksi Mendagri Nomor 22 Tahun 2021.
Menurut Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, dalam keterangan pers virtualnya Rabu (21/7) sore, belum ada perubahan situasi pandemi. “Seluruh provinsi di Jawa-Bali masih ada di situasi level 4, baik untuk seluruh maupun sebagian kabupaten/kota,” ujarnya.
Terkait testing dan tracing, menurut dr. Nadia, secara nasional, jumlah testing nasional meningkat. Namun khusus capaian terhadap target testing dan tracing di daerah PPKM level 4, masih rendah, terutama 3 hari terakhir mengalami penurunan.
Begitu juga angka positivity rate terlihat masih di atas 5 persen. Di beberapa provinsi angka positif ini terlihat peningkatan. “Hal ini menunjukkan adanya penularan luas di masyarakat dan perlunya penambahan testing untuk segera mengidentifikasi kasus yang sakit dengan populasi yang sehat sehingga bisa memutuskan penularan COVID-19,” sebutnya.
dr. Nadia menyebut, capaian testing 3 hari terakhir hanya 5 kabupaten/kota yang mencapai target di atas 90 persen, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Sumenep. Untuk kabupaten/kota PPKM level 4, testing perlu ditingkatkan terutama saat akhir pekan dan hari libur.
Guna memaksimalkan penemuan kasus serta menurunkan positivity rate, testing terhadap suspek dan kontak erat perlu terus ditingkatkan. Untuk dapat segera menurunkan laju penularan selain mengurangi mobilitas perlu diidentifikasi kontak erat dengan cepat.
“Melihat situasi sampai hari ini seluruh provinsi dan kabupaten/kota harus meningkatkan upaya pemeriksaan kontak erat karena rasio kontak erat dengan jumlah penduduk masih rendah yaitu lebih kecil dari 5 kontak erat per minggu, sementara target yang diharapkan adalah lebih besar dari 9 kontak erat per minggu,” sebutnya.
Ia mengharapkan pemerintah daerah meningkatkan kapasitas tracing. Baik itu melibatkan kader, mahasiswa, bidan desa, atau babinsa dan babinkamtibmas. “Kementerian Kesehatan telah mendukung operasionalnya melalui BOK (Bantuan Biaya Operasional Kesehatan, red) Puskesmas,” ujarnya. (Diah Dewi/balipost)
