DENPASAR, BALIPOST.com – Wilayah aglomerasi sangat signifikan menjadi rantai penyebaran kasus COVID-19, terutama Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Sebab sebagai wilayah aglomerasi, mobilitas penduduk antarwilayah yang tinggi tidak dapat dihindarkan.
Oleh karena itu, Wakil Presiden, K.H. Ma’ruf Amin menegaskan dalam penanganannya diperlukan keterpaduan gerak. Baik itu koordinasi dan kolaborasi, yang baik antar gubernur baik dari pengelolaan data terpadu maupun program yang terintegrasi.
“Penanganan COVID di wilayah Jabodetabek tidak dapat didasarkan pada wilayah administratif semata-mata. Penanganan COVID di wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek baik secara program maupun data itu harus dilakukan secara terintergrasi dan terpadu melalui koordinasi yang baik antara Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten,” kata Ma’ruf Amin saat memberikan pengarahan kepada seluruh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Jabodetabek melalui virtual, Senin (2/8).
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, selain koordinasi yang baik, diperlukan juga penekanan penanganan secara terpadu dari hulu ke hilir. Sebab Wapres menilai, bila penanganan di hulu dapat dilakukan dengan baik maka di hilir akan mengikuti.
“Penanganan pandemi dalam wilayah aglomerasi Jabodetabek harus memiliki dan menggunakan standar dan kualitas setara baik dalam pelaksanaan protokol kesehatannya maupun dalam rangka penanganan 3T nya Testing, Tracing dan Treatment,” tambahnya.
Khususnya, lanjut Wapres, dengan ditemukannya varian-varian baru COVID-19 seperti varian Delta dan varian Kappa yang memiliki kemampuan penularan yang lebih tinggi dibandingkan varian awal yang terdeteksi. “Kita harus terus waspada dengan memperkuat upaya penangangan di hulu, 3M, 3T terus menerus ditingkatkan sehubungan dengan adanya kasus-kasus baru yang terus berkembang, varian baru, Delta dan Kappa misalnya sekarang diketahui. Ini juga memiliki kemampuan penularan yang lebih tinggi, karena itu juga harus kita waspadai,” imbau Wapres.
Dalam kesempatan itu, Jaksa Agung ST. Burhanuddin menyampaikan bahwa sinergi antargubernur di wilayah aglomerasi Jabodetabek sangat penting agar tidak terjadi ego wilayah dan program yang diimplementasikan dapat selaras. Di sisi lain, Jaksa Agung juga menekankan pentingnya contoh dari para pimpinan wilayah dalam melaksanakan 5M dan 3T agar seluruh masyarakat dapat meneladani contoh positif tersebut.
“Agar pemerintah daerah tetap melibatkan seluruh elemen masyarakat di wilayah aglomerasi Jabodetabek untuk memberikan pemahaman bahaya COVID-19, pentingnya vaksinasi, tetap menerapkan protokol kesehatan dan meningkatkan imbauan terhadap para pejabat publik agar senantiasa menjadi role model dalam pelaksanaan kepatuhan terhadap kebijakan PPKM,” jelasnya.
Sedangkan, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional, Prof. Wiku Adisasmito menekankan para pemerintah daerah agar selalu menjaga disiplin protokol kesehatan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus. “Kami mohon kepada pimpinan daerah dan Forkopimda agar terus melakukan pelaporan (kondisi perilaku masyarakat). Memastikan bahwa posko di tingkat desa dan kelurahan sebagai hulu itu terpenuhi untuk menjalankan empat fungsinya, yaitu; pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung,” terang Wiku. (Diah Dewi/balipost)
