Oleh Agung Kresna
Menggugah solidaritas warga Bali hadapi kesulitan ekonomi (Bali Post, 23/7). Narasi kesulitan ekonomi ini menunjukkan bahwa luka ekonomi akibat pandemi COVID-19 memang belum kunjung sembuh.
Virus COVID-19 masih saja berkeliaran di tengah kehidupan masyarakat sehingga membuat geliat ekonomi masih harus dibatasi guna memutus rantai penularannya. Berbagai pembatasan pergerakan masyarakat sejak dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), PPKM Darurat, hingga PPKM Level 4 dan Level 3 masih dilakukan. Upaya pembatasan ini menggambarkan wujud situasi perang melawan penularan Covid-19 yang keberadaannya tidak kasat mata.
Situasi bak peperangan ini harus sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Sehingga masyarakat secara sadar berlindung agar terhindar dari paparan COVID-19.
Sehingga masyarakat tidak menjadi sakit secara fisik maupun mengalami luka ekonomi berkepanjangan, karena mampu berlindung dari paparan COVID-19 yang tidak jelas keberadaannya. Sehingga tidak salah jika Presiden Uganda Kaguta Museveni mengingatkan, bahwa dalam situasi perang secara sadar kita berlindung di rumah dan tidak menuntut kebebasan kita.
Selama perang kita tidak berdebat tentang membuka bisnis, dengan sadar kita menutup bisnis dan tidak mengeluh karena lapar. Kita bersyukur jika masih bisa hidup saat perang usai.
Perang melawan COVID ini harus kita sikapi dengan bijak. Kita harus berdamai dengan COVID-19, namun tidak mengalah. Kita harus segera bangkit secara bertahap dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19.
Peningkatan produktivitas harus dilakukan dengan mengedepankan protokol kesehatan guna menghentikan penyebaran virus Covid-19. Upaya perang melawan penularan Covid-19, harus dilakukan dengan konsisten.
Ada tiga lapis upaya secara bersamaan. Lapis pertama, gerakan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas). Lapis kedua adalah 3T (testing, tracing, dan treatment). Sedang lapis ketiga adalah vaksinasi.
Lapis pertama lebih banyak diperankan oleh masyarakat. Lapis kedua dan ketiga berada dalam kendali pemerintah selaku pemegang kebijakan. Sehingga diperlukan kerjasama yang terintegrasi antara masyarakat dengan para pemegang kebijakan.
Hasil kerjasama ini akan mewujudkan tingkat kesehatan masyarakat atas paparan Covid-19. Kebijakan PSBB hingga PPKM merupakan kebijakan yang harus dilakukan sebagai respon terhadap realitas kondisi kesehatan masyarakat atas paparan virus COVID-19.
Sehingga tidak seharusnya masyarakat menentang kebijakan tersebut. Karena kesehatan masyarakat juga merupakan hasil tiga lapis upaya perang masyarakat melawan penularan Covid-19,
Hanya saja pemerintah sebagai pemegang kebijakan sudah seharusnya memiliki tabulasi skema atas kriteria kondisi kesehatan masyarakat atas paparan COVID-19, dengan kebijakan yang harus dilakukan akibat kondisi tersebut. Kaitan kriteria dengan kebijakan ini harus secara jelas disosialisasikan kepada masyarakat.
Sehingga masyarakat akan mengetahui secara langsung kebijakan yang harus diberlakukan, setelah mengetahui data-data kondisi kesehatan masyarakat yang merupakan cermin dari perilaku mereka sendiri. Tidak perlu ada perdebatan lagi, karena semua kebijakan ditujukan agar luka ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19 cepat sembuh kembali.
Tidak ada salahnya kita simak penggalan lirik single terbaru Soimah. “Gusti mesti bakal mungkasi, suryo sumunar hamadangi, urip kang sayekti, jagad anyar kang dumadi” (Tuhan pasti akan mengakhiri, mentari bersinar menerangi, kehidupan yang sesungguhnya, dunia baru akan terwujud). Kita memang harus hidup beradaptasi dengan konsep new nomal.
Penulis Arsitek, Senior Researcher pada Centre of Culture & Urban Studies (CoCUS) Bali, tinggal di Denpasar
