SEMARAPURA, BALIPOST.com – Sidak Komisi II DPRD Klungkung, Rabu (25/8) menemukan Jembatan Kendaraan (Mobile Bridge) Dermaga Pelabuhan Kapal Roro Nusa Penida dalam kondisi rusak parah. Kondisi demikian jelas sangat berisiko jika dipaksakan tetap dipakai untuk mobilitas kendaraan keluar masuk ke Kapal Roro.
Tak hanya jembatan, Komisi II DPRD Klungkung juga menyoroti kondisi kapal Roro yang selalu muncul masalah, meski docking sudah rutin dilakukan setiap tahun. Ketua Komisi II DPRD Klungkung Wayan Misna, saat dihubungi Rabu (25/8) mengatakan kondisi jembatan seperti itu, sangat rentan menimbulkan kecelakaan.
Sebagai tindak lanjut dari hasil temuan, politisi senior PDIP asal Nusa Penida ini, langsung meminta penjelasan dari Kepala Dinas Perhubungan Klungkung. Penjelasannya, proses perbaikan pengganti jembatan ini, sedang berjalan di Tangerang Banten. “Estimasi waktu sampai Oktober 2021, yang menelan anggaran Rp 6,6 miliar DAK. Sedangkan Kapal Roro akan masuk docking bulan September 2021,” katanya.
Melihat persoalan ini, Anggota DPRD Klungkung dari Komisi II lainnya, Gde Artison Andarawata, berharap pengerjaan Mobile Bridge (MB) atau jembatan kendaraan ini bisa selesai tepat waktu. Sehingga pada Oktober nanti sudah bisa dipasang di Pelabuhan Roro untuk mengganti bagian jembatan yang rusak parah. “Docking Kapal Roro juga menjadi perhatian kami. Karena setelah docking dari tahun lalu, sudah muncul berbagai masalah. Dari bocor sampai kemudi yang bermasalah. Apalagi dari 29 Juli sampai sekarang tidak lagi melayani penyeberangan,” sorot politisi Demokrat ini.
Saat ini situasi di lokasi hanya meninggalkan dermaga sandar untuk memberikan kesempatan Kapal LCT milik swasta untuk sandar melakukan bongkar muat. “Semoga kapal dan MB dermaga yang berpengaruh pada kesejahteraan Pulau Nusa Penida ini, segera dapat beroperasi melayani masyarakat kembali. Kedepan Komisi II juga akan ke Nusa Lembongan dan Ceningan, untuk melakukan observasi Pelabuhan Bias Munjul yang bisa melayani Kapal Roro,” tegasnya.
Artison juga ingin Kapal LCT bisa sandar di sana, agar material dan alat berat pembangunan infrastruktur Lembongan-Ceningan dapat berjalan tanpa kendala. Ini juga dapat mendorong pembangunan kedua pulau ini menjadi lebih cepat.
Seperti yang terjadi saat ini, pada pengerjaan Pasar Rakyat Jungutbatu, akhirnya terpaksa harus stop kontrak secara sepihak oleh pemerintah daerah, karena pihak pelaksana menyerah. Hasil pengerjaannya di lapangan baru, 7,8 persen dan tidak sesuai bestek. Menurutnya, ini terjadi karena kendala sulitnya suplai material bahan ke lokasi kedua pulau tersebut. (Bagiarta/balipost)
