DENPASAR, BALIPOST.com – Gubernur Bali, Wayan Koster secara maraton melakukan kunjungan kerja di Pelabuhan Benoa dan di Kantor Samsat Bersama Denpasar, Kamis (26/8) siang. Kehadiran orang nomor satu Pemprov Bali ini di Pelabuhan Benoa untuk memastikan pengembangan Pelabuhan Benoa agar berjalan dengan lancar.
Dalam kesempatan itu, dihadapan awak media, Gubernur Koster pastikan pengembangan Pelabuhan Benoa menggunakan desain yang berkearifan lokal Bali, karena merupakan salah satu program prioritas di bidang pembangunan infrastruktur darat, laut, udara secara terkoneksi dan terintegrasi di dalam upaya mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali menuju Bali Era Baru.
Hal itu ditegaskannya saat Gubernur Bali melakukan rapat koordinasi dengan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi Republik Indonesia, Ir. Montty Girianna, M.Sc., MCP., Ph.D, Komisaris Utama Pelindo III, Laksamana TNI (Purn.) Prof. Dr. Marsetio, S.I.P., M.M, Dewan Komisaris, Otto Ardianto, Agus Pambagio, dan Heru Sukanto, serta Direktur Teknik Pelindo III, Kokok Susanto.
Gubernur Koster mengungkapkan secara administratif hingga perijinan dalam pengembangan Pelabuhan Benoa ini sudah selesai semua sebelum dirinya menjadi Gubernur Bali. “Kemudian begitu Saya menjadi Gubernur, Saya langsung rapat dengan Direksi dan Komisaris Pelindo yang lama (sebelum Komisaris yang baru, Laksamana TNI (Purn.) Prof. Dr. Marsetio, red), dimana pada saat itu sudah disepakati desain untuk pengembangan Pelabuhan Benoa di Dumping I dan II, serta kawasan lainnya yang menjadi kewenangan Pelindo III,” ujar Gubernur jebolan ITB ini.
Gubernur Koster, mengatakan bahwa program ini sudah jalan sejak tahun 2020, dan direncanakan akan selesai tahun 2023 dengan nilai proyek mencapai Rp 6,1 Triliun. “Program ini sudah betul-betul menerapkan desain yang sesuai dengan kearifan lokal Bali, karena yang terlibat merupakan orang dari arsitektur lokal Bali. Jadi progresnya sudah sesuai target dan rencananya sudah berjalan dengan baik,” tegas Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini. (Winata/Balipost)
