JAKARTA, BALIPOST.com – Meskipun di tengah disrupsi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, sektor pertanian ternyata masih mampu hadir sebagai tulang punggung bagi perekonomian nasional. Hal ini dikemukakan Wakil Presiden RI, K.H. Ma’ruf Amin, Senin (13/9).
Ia mengatakan dari data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang tahun 2020 sektor pertanian mampu tumbuh 1,75 persen. “Pertumbuhan itu terjadi ketika banyak sektor (lain) justru terkontraksi,” terangnya dalam Penganugerahan Penghargaan Bidang Pertanian Tahun 2021 yang digelar di Istana Wapres.
Padahal, lanjut Wapres, tantangan yang dihadapi sektor pertanian pun tidak mudah. Bahkan sejak awal pandemi, Food and Agriculture Organization (FAO) telah memperingatkan bahwa pandemi berpotensi menyebabkan krisis pangan global.
“Pandemi dikhawatirkan akan berimplikasi pada kebijakan pangan masing-masing negara dan kemampuan produksi mereka,” kata Wapres, dikutip dari rilisnya.
Lebih jauh, Wapres menuturkan bahwa tujuan pembangunan pertanian di tanah air yang telah ditetapkan pemerintah meliputi tiga hal. Yaitu pemenuhan kebutuhan pangan rakyat, peningkatan kesejahteraan petani, dan peningkatan ekspor.
“Terkait pemenuhan kebutuhan pangan rakyat Indonesia, alhamdulillah pemerintah masih bisa menjamin ketersediaan 11 komoditas utama bagi 273 juta jiwa masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Wapres pun menegaskan bahwa produksi beras nasional dalam dua tahun terakhir ini sangat menjanjikan. Menurutnya, hingga minggu ketiga Agustus 2021, stok beras mencapai 7,60 juta ton.
“Kondisi kondusif stok pangan di dalam negeri pun diikuti dengan terus meningkatnya kinerja ekspor pertanian,” imbuhnya.
Merujuk laporan BPS, kata Wapres, total ekspor pertanian dari Januari hingga Juli 2021 mencapai 2,24 miliar Dollar AS, atau meningkat 8,72 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
“Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2021, lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (yakni) sebesar 29,59%,” jelasnya.
Dengan demikian, sambung Wapres, lapangan kerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,36% dibandingkan penyerapan pada Februari 2020 (29,23%).
Namun, Wapres menyayangkan bahwa kehidupan para petani terutama untuk tanaman pangan, seperti padi, bisa dikatakan masih jauh dari berkecukupan.
“Berdasarkan data BPS tahun 2020 menurut sumber penghasilan utama, jumlah rumah tangga tergolong miskin di Indonesia sebagian besar berasal dari sektor pertanian, yaitu 46,30%. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan petani masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah yang harus diselesaikan,” ungkapnya.
Untuk itu, Wapres berharap inovasi dan terobosan melalui antara lain Reformasi Pertanian, Intensifikasi Produksi, dan Peningkatan Akses Pasar, menjadi upaya nyata yang harus diimplementasikan pelaksanaannya di lapangan secara konsisten untuk mewujudkan kesejahteraan petani.
Di samping itu, Wapres menegaskan bahwa ketangguhan sektor pertanian di masa krisis seperti sekarang ini, tentunya tidak dapat dilepaskan dari kerja keras dan sinergi para insan pertanian, serta komitmen kuat dari pemerintah daerah.
“Roda pembangunan pertanian nasional pun tak akan bisa digerakkan tanpa adanya kerja bersama yang integratif dan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan bahwa sesuai arahan Presiden dan Wapres, Kementerian Pertanian terus menciptakan beragam kebijakan dan kerjasama agar pertanian tidak berhenti dan tetap bekerja memenuhi pangan rakyat.
“Stimulus dan rencana aksi pun harus terus dilakukan agar sektor (pertanian) terus tumbuh positif hingga dapat menjadi penyelamat agar negara tidak terperangkap dalam resesi ekonomi berkepanjangan,” tuturnya.
Berangkat dari arahan tersebut, lanjut Syahrul, Kementerian Pertanian telah menetapkan pendekatan lima cara bertindak (CB) melalui peningkatan kapasitas produksi melalui mekanisasi, efisiensi dan pendekatan teknologi tepat guna, diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, dan Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks).
“Demi mengoptimalkan strategi yang dijalankan, Kementerian Pertanian telah berkomitmen terus memperkuat kerjasama pusat dan daerah. Sinergi antara pusat dan daerah penting dilakukan agar tidak ada lagi ketimpangan pembangunan antarpusat dan daerah, atau daerah dengan daerah,” tegasnya.
Sejalan dengan Wapres, Syahrul mengatakan bahwa pembangunan pertanian bisa berjalan secara baik dan efektif jika pemerintah pusat dan daerah bersinergi dalam mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi seimbang di seluruh wilayah NKRI.
“Oleh karenanya amat penting bagi Kementerian Pertanian memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah berpartisipasi secara aktif meningkatkan produksi beras dan ekspor pertanian,” tegasnya lagi. (kmb/balipost)
