AMLAPURA, BALIPOST.com – Penataan kawasan suci Pura Agung Besakih sebagai salah satu program kerja Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Cok Ace, terus mendapatkan dukungan dari sejumlah elemen. Kali ini dukungan datang dari Bendesa Madya Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Karangasem dan Tabanan. Menata Besakih adalah menjaga hulunya Bali dan sekaligus memberi manfaatkan sekala-niskala.
Ketua MDA Kabupaten Karangasem, I Ketut Alit Suardana, Kamis (16/9) mengungkapkan, pihaknya sangat mendukung dan mengapresiasi penataan kawasan suci Pura Agung Besakih yang kini sudah mulai berjalan. Penataan ini tidak bisa lepas dari peran Gubernur Bali Wayan Koster yang ingin mengimlementasikan Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yakni nyegara-giri dengan memilih Besakih yang untuk sasaran dari penataan ini.
Suardana menambahkan, kalau menempatkan Pura Besakih dinyatakan sebagai huluning Bali Rajya, maka penataan itu bagian dari pelestarian budaya. “Bahkan kalau dikaji dengan dalam lagi, maka filosofinya akan sangat luar biasa,” jelasnya.
Dia menjelaskan, manfaatkan dari penataaan ada dua sekala dan niskala. Untuk Sekala secara ekonomi warga penyangganya akan mulai hidup kreatif. Sementara untuk Niskala adalah mengembalikan harmonisasi, kesucian, keluhuran dan kemuliaan Bali.
Proyek penataan kawasan suci Pura Agung Besakih sangat disambut baik dan apresiasi yang luar bisa dari Ketua MDA Kabupaten Tabanan, I Wayan Tontra. Bahkan, ia pun berpesan jika penataan ini sudah rampung nantinya, seluruh krama bisa ikut sama-sama menjaga kawasan tersebut dengan baik.
“Jika tidak dilakukan saat ini mau kapan lagi, khawatirnya Pura dan pelinggih nantinya akan semakin hancur, kawasan semrawut dan kurang bersih, jadi bersyukur ada Pak Gubernur Koster yang telah secara ikhlas merencanakan penataan di Pura Agung Besakih, saya sambut dengan baik,” ucapnya, Kamis (16/9).
Tontra pun memberikan masukan terkait proyek penataan kawasan suci ini agar selalu dilakukan koordinasi yang baik seperti dengan Pemangku khususnya yang berhubungan atau terkait dengan hal-hal yang bersifat sakral, termasuk juga dengan PHDI.
Ketua MDA Kabupaten Karangasem, I Ketut Alit Suardana mengatakan Besakih mendesak untuk ditata. “Program ini perlu dilakukan dan mendesak, karena selama ini kawasan Besakih terkesan masih semrawut. Disamping itu juga terkesan jorok, serta belum terdapat fasiltas umum yang memfasilitasi pemedek ketika upacara besakih di besakih, seperti Karya Panca Wali Krama maupun Usaba Dalem Puri. Karena ketika pelaksanaan upacara besar itu, kendaraan pemedek membeludak dan menimbulkan kemacetan. Inilah yang ingin ditata agar lebih tertata lagi kedepannya,” jelasnya.
Ketua MDA Kabupaten Tabanan, I Wayan Tontra menambahkan pentingnya kebersamaan dalam penataan kawasan Besakih. Begitupun dalam hal pengawasan, harus semua instansi terkait apakah dari lembaga adat maupun parisadha harus diajak bergandeng tangan.
Dan nantinya, jika proyek penataan kawasan suci ini sudah rampung yang terpenting adalah bagaimana umat bisa ikut bersama-sama menjaga ataupun memelihara. “Tidak hanya petugas saja yang harus mengawasi, kesadaran krama Bali juga sangat dibutuhkan untuk memanfaatkan fasilitas fasilitas yang disediakan, sehingga fasilitas itu berguna, berhasil guna dan berdaya guna buat kita semua,” sarannya.
Jika pemerintah saja yang menjaga, sementara krama tidak ikut berpartisipatif aktif tidak mungkin bisa terjaga dengan baik. Karena itu diharapkan seluruh krama yang menggunakan fasilitas yang ada ini siap menjaga kebersihan kawasan. (kmb/balipost)
