DENPASAR, BALIPOST.com – Kodam IX/Udayana berupaya mempercepat vaksinasi untuk lansia. Vaksinasi lansia penting untuk menurunkan risiko kematian lansia akibat COVID-19. Oleh karena itu kodam menempuh upaya door to door agar target 21,5 juta lansia tervaksin bisa tercapai.
“Dengan 12 fasilitas pelayanan kesehatan tersebar di tiga wilayah yakni Bali, NTB dan NTT, Kodam IX/Udayana melakukan berbagai upaya percepatan vaksinasi secara terpusat. Selain itu melakukan kunjungan ke panti-panti jompo bahkan vaksinasi door to door,” kata Kapendam IX/Udayana Letkol Kav Antonius Totok Y.P., dalam rilis tertulisnya, Minggu (19/9).
Mendukung pemerintah percepat vaksinasi lansia, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak memerintahkan jajarannya untuk merubah strategi pelayananan vaksinasi terhadap lansia dari pelayanan terpusat menjadi berkunjung ke panti-panti jompo dan ke rumah-rumah para lansia. Dalam kegiatan itu juga disertai sosialisasi informasi dan edukasi yang mudah dipahami oleh lansia tentang pentingnya vaksinasi Covid-19.
“Dari data yang diperoleh Kodam IX/Udayana per 19 September 2021, wilayah Bali sebanyak 663 lansia dibantu mendapatkan vaksin. Hanya 658 lansia yang layak tervaksin. Sisanya tidak layak karena tensi tinggi dan komorbid,” ujarnya.
Sementara itu di wilayah NTB dari 627 lansia hanya 619 orang yang layak divaksin. Sedangkan di NTT sebanyak 868 lansia ditargetkan tervaksinasi, tapi hanya 700 lansia saja yang layak dan disisanya terkendala komorbid. Menurut Kapendam Antonius Totok Kodam IX/Udayana terus berusaha mendukung pemerintah dalam percepatan vaksinasi bagi lansia sampai target dari tercapai.
Terkait vaksinasi untuk lansia, Kolonel Ckm dr. I Made Mardika, selaku Kepala Kesehatan Kodam IX/Udayana mengatakan atas instruksi Pangdam Mayjen Maruli Simanjuntak, pihaknya melaksanakan vaksinasi door to door. “Artinya kami mendatangi dari rumah ke rumah lansia. Yang ingin vaksin kita segera vaksin. Ini memudahkan para lansia untuk mendapatkan pelayanan Vaksin Covid-19, tidak terkendala jarak dan aturan-aturan atau birokrasi lainnya,” tegasnya. (Kerta Negara/balipost)
